BPK Investigasi Dana Covid-19

 

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menginvestigasi soal dugaan penyalah­gunaan anggaran yang seharusnya di­gunakan untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat di tengah krisis akibat pandemi covid-19.

“Faktanya, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan covid-19 yang cukup besar,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, kemarin.

Agung memaparkan, di tengah berbagai insentif dan kebijakan untuk memastikan kesejahteraan warga, tindakan pemborosan, korupsi, dan penipuan dapat lebih mudah terjadi pada saat pandemi ini.

“Oleh karena itu, kondisi covid-19 ini memberikan kesempatan yang diperlukan dan tepat waktu bagi lembaga pemeriksa keuangan atau supreme audit institutions (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata ke­lola utama,” jelas Agung.

Pada paruh pertama 2020, Agung menambahkan, BPK melaksanakan tugas audit keuangan tahunan wajib dalam situasi pandemi.

“BPK juga melakukan kajian terhadap kebijak­an keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi covid-19 untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Agung.

Pada paruh kedua 2020, Agung menjelaskan, BPK mulai memeriksa. Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini. “Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini,” kata Agung.

Tujuan dalam audit tersebut, ucapnya, ialah mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang baik selama krisis dan tak boleh dikompromikan. Semua pemangku kepentingan harus menyadari dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut,” tegasnya.

Antisipasi

Pada kesempatan yang sama anggota BPK Achsanul Qosasi menuturkan anggaran penanganan covid-19 dapat membuka celah ruang kecurangan karena adanya perubahan alokasi anggaran dan lainnya.

“Termasuk penggunaan sumber daya publik, efektivitas operasional yang membuka ruang untuk kecurangan. Di Indonesia berbagai jenis pendanaan dan mekanisme penyaluran dilakukan pemerintah untuk atasi kebutuhan ekonomi dan kesehatan yang mendesak,” jelas Achsanul.
BPK mencatat anggaran penanganan covid-19 yang telah digelontorkan negara telah mencapai Rp 1.035,25 triliun.

Untuk mengawasi anggaran penanganan co­vid-19 tersebut, Achsanul menuturkan, BPK memeriksa dengan tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan. Perencanaan, lanjutnya, telah dilakukan pada Agustus 2020. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan pada September hingga November 2020.

“Pelaporan diharapkan bisa dituntaskan Januari 2021. Kami harap, laporan bisa diselesaikan bulan ini. Dalam pemeriksaan, kami gabungkan tiga jenis pemeriksaan, yakni keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” ungkap Achsanul.

Dalam mendukung pemeriksaan, BPK menggunakan big data. Tujuannya, kata Achsanul, meningkatkan efektivitas dari proses pemeriksaan anggaran covid-19.

“Pentingnya validitas dan kejelasan data terkait dengan kriteria penerima dan target bantuan, pentingnya koordinasi kementerian atas pertu­karan data, transparansi, dan akuntabilitas sela­ras dengan regulasi serta sistem pengendalian internal kuat dalam melaksanakan aktivitas pe­merintahan,” tandas Achsanul. (E-3)