Dishub Sumbar Rencanakan Penyekatan Perbatasan

 

DINAS Perhubungan (Dishub) Sumatra Barat (Sumbar) ingin mengimplementasikan larangan mudik di lapangan. Hal tersebut sesuai kebijakan pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dishub Sumbar, Era Oktaviady, mengatakan pihaknya berencana menyekat kawasan perbatasan Sumbar selama pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021. Skenario penyekatan dilakukan pada kawasan perbatasan antara Sumbar-Riau, Sumbar-Sumatra Utara, dan Sumbar-Jambi.

Hal demikian dilakukan untuk mencegah pergerakan orang melalui pintu masuk Sumbar dari provinsi lain. Menurutnya, pengetatan di pintu masuk Sumbar perlu dilakukan agar tidak terjadi mobilitas masyarakat.

Kalau tidak ada pengetatan seperti itu, selama 24 jam di perbatasan, orang seenaknya saja masuk. "Semua angkutan penumpang umum pada 6-17 Mei sama sekali tidak boleh, termasuk angkutan perseorangan, juga roda dua. Tidak ada pengecualian pada hari itu, terutama untuk Sumbar-Riau dan Sumbar-Jambi," katanya, tempo hari.

Dalam skenario penyekatan itu, ada yang dikecualikan yakni angkutan barang dan ibu hamil sedang dalam keadaan emergency mau melahirkan. Kalau ibu hamil boleh didampingi oleh dua orang. Kalau ibu hamil melakukan pemeriksaan ke rumah sakit didampingi satu pendamping. "Yang di luar itu, pada 6-17 Mei, semuanya harus putar balik," tukasnya.

Soal pengawasan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), menurutnya, tidak terlalu masalah. Sebab bandara tersebut jelas operatornya. "Kalau BIM operatornya jelas, yang mengelolanya BUMN, saya rasa tidak jadi masalah besar. Di darat dan penyeberangan, itu yang akan menjadi ekstra kerja keras kita," katanya. (OL-14)