Dongkrak Suara, Andalkan Kampanye Berobat Gratis

 

MARDANI H Maming mendatangi RSUD dr Andi Abdurrahman Noor di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kemarin. Selain melepas rindu dengan para tenaga medis dan staf yang dikenalnya, Bupati era 2010-2018 itu juga mengecek soal program berobat gratis.

Ia mendapat informasi bah­wa biaya berobat pasien, sebagian besar ditanggung BPJS, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat. Sementara yang tidak terkover ketiganya, warga tetap harus mem­bayar saat berobat.

Fakta ini berbeda dengan yang digembar-gemborkan Pemkab Tanah Bumbu, lewat sang Bupati Sudian Noor. Ia menyatakan bahwa pemkab sudah sejak dulu menerapkan program berobat gratis. Warga cukup membawa KTP Tanah Bumbu.

Sudian tidak maju lagi dalam pilkada 2020. Tapi sebagai Ke­tua PAN Tanah Bumbu, ia diduga sangat mendukung pasangan Zairulah Azhar-Muhammad Rusli. Program berobat gratis jadi andalan kampanye.  

Belum puas dengan informasi dari rumah sakit, Mardani mendatangi DPRD Tanah Bumbu. Ia memperkirakan untuk pengobatan gratis di 3 rumah sakit daerah, pemkab harus menggelontorkan Rp80 miliar.

Namun, dari Ketua DPRD Supiansyah, ia mendapat informasi tidak ada anggaran Rp80 miliar dari APBD untuk program pengobatan gratis.

Situasi politik di sejumlah daerah yang menggelar pilkada cenderung hangat hingga panas. Selain janji manis, banyak pelanggaran yang dilakukan.

Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, misalnya, Badan Pengawas Pemilu sudah mengeluarkan 16 surat teguran di masa kampanye. “Salah satu masalah besarnya ialah kampanye tatap muka yang melibatkan massa dalam jumlah besar, melebihi aturan,” papar Anggota Bawaslu Novrfry Iranas.

Di masa pandemi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melayani permintaan untuk berkampanye bagi pasangan calon yang diusung partainya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Demi mendukung Lepi Ali Firmansyah-Gilar budi Raharja, Cak Imin berkampanye di sebuah hotel di Cipanas. (DY/MY/BB/HS/AT/N-3)