Ejawantah Agama dalam Pendidikan

PAPARAN Nadiem Makarim tentang Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 di Komisi X DPR RI seketika menuai kontroversi. Penyebabnya terkait dengan bunyi visi pendidikan Indonesia 2035, 'membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila'.

Titik pangkal kegaduhannya ialah tidak adanya kata ‘agama’ dalam visi pendidikan tersebut. Tak pelak, PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia bereaksi atas hal tersebut. Mas Menteri pun merespons dan berjanji akan memasukkan kata agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia.

Kata agama memang tidak ada dalam peta jalan pendidikan tersebut. Akan tetapi, benarkah peta jalan pendidikan itu mengesampingkan dimensi (bukan kata) agama? Seberapa penting ‘agama’ itu masuk peta jalan pendidikan?

Perlu kiranya dipahami bahwa apa yang disampaikan Nadiem masih berupa rancangan, bukan kebijakan final. Sebagai rancangan yang dipaparkan, tentu Nadiem juga berharap mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, para ahli, dan organisasi masyarakat. Karena itulah, ketika mendapatkan sorotan dari PP Muhammadiyah dan MUI, dengan enteng saja Mas Menteri berjanji memasukkan kata agama.

Selain itu, penting juga dilihat bahwa dokumen peta jalan pendidikan yang banyak beredar tersebut tidak bisa dilepaskan dari rancangan kebijakan yang sering disebutkan Nadiem, mulai Merdeka Belajar sampai pada Profil Pelajar Pancasila. Salah satu dimensi penting dalam Profil Pelajar Pancasila, misalnya, disebutkan ‘beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia’. Dengan membaca keseluruhan pokok pikiran Nadiem, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang arah kebijakan pendidikan di masa depan.

 

Akhlak vs agama 

Visi agama/kepercayaan di muka bumi ini salah satunya ialah pembentukan akhlak mulia manusia. Nabi Muhammad pun bersabda, “Aku diutus untuk untuk menyempurnakan akhlak.” Dalam visi pembentukan akhlak inilah, semua agama berada dalam ruang yang sama.

Dimensi akhlak ini cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai persoalan seperti terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba, ujaran kebencian, kekerasan, dan diskriminasi terjadi karena tunaakhlak.

Umat beragama lebih banyak sibuk mengurus ritus-ritus dalam agama, sementara aspek akhlak sering terabaikan. Ada keterputusan (discontinuum) antara ibadah yang dilakukan dan akhlak kesehariannya. Idealnya, seseorang yang rajin melaksanakan ritual-ritual keagamaan pasti memiliki akhlak yang baik. Namun, faktanya tidak demikian. Tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tetapi juga kerap melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral.

Karena akhlak ini menjadi common platform semua agama/kepercayaan, serta pentingnya akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memasukkan aspek akhlak dalam peta jalan pendidikan lebih tepat dan strategis ketimbang kata agama itu sendiri. Ini bukan untuk mereduksi agama menjadi akhlak.

Jika peta jalan pendidikan menggunakan kata ‘agama’, ini akan cukup problematis. Hal ini karena terminologi ‘agama’ tidak dapat mencakup semua keyakinan bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Tuhan di Indonesia memiliki strata.

Strata satu dihuni ‘agama’ yang merujuk kepada enam keyakinan besar (Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam, Konghucu). Di luar enam keyakinan tersebut masuk strata dua, yang disebut ‘kepercayaan’. Perlakuan negara dan masyarakat tentu berbeda dalam menyikapi strata satu dan dua. Dalam negara, agama ditempatkan di Kementerian Agama dengan direktorat tersendiri. Sementara itu, kepercayaan dimasukkan ke Kemendikbud. Dalam kehidupan masyarakat, pemeluk kepercayaan sering kali menjadi korban tindakan diskriminasi dan kekerasan.

 

Akhlak sebagai tujuan

Dengan menempatkan dimensi akhlak menjadi bagian penting dalam peta jalan pendidikan Indonesia, ini akan membawa konsekuensi yang serius. Pertama, rekonstruksi pendidikan agama di sekolah/kampus. Pendidikan agama selama ini kurang memperhatikan dimensi akhlak. Yang kerap menjadi ukuran keberhasilan pendidikan agama ialah ketika (maha)siswa rajin melakukan ibadah, fasih mengutip kitab suci. Ke depan, pendidikan agama harus diarahkan kepada pembentukan akhlak, baik akhlak kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada negara, dan kepada lingkungan dan alam semesta.

Tentunya, teologi, akidah, sejarah, dan ritual agama perlu diajarkan, tetapi kesemuanya harus berorientasi kepada pembentukan akhlak yang mulia. Dengan cara inilah, para pengajar agama menjadi pelanjut visi kenabian, memperbaiki akhlak.

Kedua, perlu adanya indikator yang terukur dan disepakati bersama agar dimensi akhlak ini dapat diajarkan dan dipraktikkan secara bertahap kepada dan oleh peserta didik. Ini penting agar akhlak tidak sekadar menjadi pemanis untuk mengakomodasi inspirasi kelompok ‘agamawan’. Dengan cara ini, indikator keberhasilan peserta didik bukan sekadar diukur seberapa bagus praktik ibadah yang dilakukan, melainkan juga bagaimana ejawantah dari ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting karena–misalnya–tidak sedikit kita jumpai pelaku terorisme dan kekerasan dilakukan orang yang fasih berbicara agama.

Dengan demikian, agama dalam pengertian akhlak menjadi strategis dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Dalam pengertian ini, agama menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan, menebar perdamaian, berkomitmen terhadap Pancasila dan NKRI, tempat moderasi beragama dapat dipraktikkan.

Alhasil, gagasan pendidikan Ki Hadjar Dewantara dapat diwujudkan, bahwa pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada aspek intelektualisme (kognitif), tetapi juga harus memuat daya rasa (afektif) dan daya karsa (konatif).

Tiga butir pengajaran rakyat yang dicetuskan Ki Hajar menjadi semakin relevan. 1) Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia, oleh karena itu harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme. 2) Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti, yaitu masaknya jiwa seutuhnya atau character building. 3) Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab mulai lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga.