Elite Politik Jangan Bikin Gaduh

 

ELITE politik diminta agar tidak membuat gaduh tentang penanganan virus korona (covid-19). Para pejabat harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Meminta elite politik baik jajaran partai politik atau masyarakat tidak memanfaatkan covid-19 sebagai komoditas politik,” kata Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Menurut Abdul, pandemi covid-19 memprihatinkan. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu sudah menyerang 244.676 orang di Tanah Air dan membunuh hampir 10 ribu pasien di Indonesia.

Abdul mengingatkan tingkah elite politik yang sembrono hanya memperkeruh suasana. “Seyogianya menahan diri dari polemik yang tidak substantif,” ujar dia.

Abdul meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak membuat kebijakan yang kontroversial. Mereka juga diharapkan tidak menyampaikan pernyataan meresahkan.

“Karena tenaga kesehatan Indonesia telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa dan raga menangani covid-19,” tuturnya.

Selain itu, Abdul mendorong DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menimbulkan kegaduhan. DPR sebaiknya fokus mengawasi penggunaan anggaran. Dengan begitu, penanganan covid-19 efektif dan pandemi segera berakhir.

“Saatnya anggota DPR dan elite politik bertanggung jawab dan moral dan politik dalam menyelesaikan masalah bangsa yang mendesak dan darurat,” tegas dia.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengusulkan kantor pemerintah yang tidak termasuk 11 sektor yang diizinkan beroperasi ditutup. Pasalnya, klaster pemerintah menyumbang kasus covid-19 cukup tinggi.

Okky mendesak pemerintah membuat langkah konkret memutus mata rantai dari klaster tersebut. “Ini perlu dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 dan para pegawai dapat bekerja dari rumah.” (Che/Medcom/P-2)