Fondasi UMKM Masa Depan

STRUKTUR pelaku usaha di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju di dunia, yakni berkisar 98% hingga 99% dari pelaku ekonominya adalah usaha kecil dan menengah–bukan korporasi. Selisihnya, justru terletak pada terbatasnya akses para pelaku UKM di Indonesia terhadap lahan, pembiayaan, dan pasar hingga melahirkan lapisan pelaku usaha paling bawah yang disebut usaha mikro.

Mari lihat data 10 tahun terakhir, sekitar 63 juta dari total 64 juta pelaku UMKM di Indonesia adalah usaha mikro. Usaha mikro umumnya bergerak belum dalam skala ekonomi, tergantung sepenuhnya dengan pendapatan harian, belum memiliki perencanaan dan pembukuan. Selain itu, sangat dinamis dari sisi produk dan lokasi usaha, belum terdata dan memiliki nomor pokok wajib pajak, belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan (unbankable), dan sangat rentan dengan perubahan lingkungan.

Ekonom senior Faisal Basri (2009) dalam bukunya, Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia, menyebut kegiatan usaha semacam ini lebih sebagai survival economy. Karena sifatnya darurat, maka keberadaannya juga haruslah sementara.

Itulah sebabnya, tiap-tiap pemerintahan pascareformasi selalu memberi prioritas penguatan UMKM dengan cara mengurangi usaha mikro dan memperbesar usaha kecil dan menengah. Namun, pendekatan sektoral dan 'belas-kasih' pada saat itu belum banyak membawa perubahan terhadap postur UMKM nasional hingga saat ini; 99% usaha mikro dan hanya kurang dari 1%-nya usaha kecil dan menengah.

 

Tantangan

Saya melihat, akses terhadap lahan sebagai hambatan pertama dan paling utama bagi usaha mikro untuk naik kelas. Mengapa? Karena di sinilah pangkal soal ketimpangan hulu-hilir di kepulauan Indonesia berawal. Carter (2000) dalam kertas kerjanya, Land Ownership Inequality and The Income Distribution Consequences of Economic Growth, menyebut meningkatnya ketimpangan dalam distribusi lahan dan manfaat yang diperolehnya menentukan kemampuan keluarga petani untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM (terutama melalui pendidikan), meningkatkan hasil pertanian, atau mencari peluang ekonomi baru.

Berdasarkan Survei Pertanian Antarsensus 2018, sebanyak 24,7 juta dari 27,6 juta kepala keluarga usaha pertanian (dalam arti luas, termasuk perikanan, perkebunan, dan peternakan) mengelola lahan kurang dari 2 hektare. Bahkan, 16 juta di antaranya mengelola kurang dari 0,5 hektare saja, atau disebut petani guram.

Penguasaan lahan yang sempit dan diperparah dengan pengelolaan secara perorangan telah membuat kegiatan usaha mikro di sektor pertanian menjadi sangat tidak efisien: mahal dalam rantai produksi dan lemah dalam rantai perdagangan. Tantangan lain ialah akses terhadap pembiayaan.

Rasio kredit perbankan untuk UMKM–sesuai Peraturan Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit, atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah–hanya sebesar 20%. Jauh di bawah negara Thailand yang sudah 30%, Tiongkok 60%, atau bahkan Korea Selatan di 81%.

Plafon kredit untuk UMKM juga masih tersaji dalam 'paket hemat'. Fasilitas program Kredit Usaha Rakyat, misalnya, maksimum pinjaman hanya Rp500 juta. Padahal, Vietnam kepada UKM yang terkurasi telah memberikan fasilitas kredit hingga US$1,4 juta atau sekitar Rp19 miliar untuk jangka waktu 7 tahun (ADB, 2020).

Pembiayaan selama ini juga sangat terfokus ke usaha mikro. Dari lebih Rp247 triliun alokasi program kredit pemerintah di 2020 untuk UMKM–sebut saja: KUR, MEKAAR, ULaMM, UMi, Bank Wakaf Mikro–sebanyak 67%-nya terserap kepada pelaku usaha mikro dan 33% kepada usaha kecil. Lalu, bagaimana dengan usaha menengah? Serasa lebih dekat dengan kredit komersial pada umumnya. Walhasil, usaha mikro seolah tidak terpacu untuk naik kelas menjadi usaha kecil. Berlaku hal yang sama, dari usaha kecil ke usaha menengah.

Yang terakhir ialah akses terhadap pasar. Tantangan akses pasar ini telah terjadi berpuluh-puluh tahun. Bahkan, seolah telah berpadu ke dalam keseharian para pelaku hingga luput untuk diantisipasi dan diselesaikan. Di saat musim cabai dan bawang, misalnya, petani justru kesulitan menjual hasil panen dengan harga menguntungkan. Kondisi yang sama berlaku kepada keluarga nelayan. Setelah nelayan ke darat, persoalannya justru melebar mencari para pembeli ikan dengan harga baik. Padahal, relasi pasar dan nelayan selama ini telah berlaku hukum: semakin lama ikan terjual, semakin tinggi ongkos produksinya. Sialnya lagi, semakin rendah pula harga jual ikan sejalan dengan menurunnya kualitas tangkapan nelayan.

 

Fondasi

Dalam struktur ekonomi kita, kuatnya ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kuatnya ekonomi UMKM. Kondisi ini tidak hanya berlaku di pasar dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Maka, menaikkan kelas UMKM pastilah bukan pekerjaan mudah. Terlebih populasinya yang teramat besar. Tiga kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dapat diletakkan sebagai peluang sekaligus fondasi (hulu-hilir) UMKM masa depan. Pertama, perluasan akses pelaku usaha mikro terhadap lahan Perhutanan Sosial maupun Tanah Objek Reforma Agraria.

Saat ini, seluas 4,4 juta hektare dari total 12,7 juta hektare lahan Perhutanan Sosial sudah diberikan akses pengelolaannya kepada pelaku usaha mikro di sekitar hutan (baca: petani dan nelayan) untuk masa waktu 35 tahun ke depan dan dapat diperpanjang. Adapun TORA sudah diberikan seluas 2,7 juta hektare. Kebijakan ini dengan sendirinya akan mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan, meski tidak serta-merta langsung dapat mengangkat perekonomian pelaku Usaha Mikro. Untuk itu, ada fondasi kedua, yakni akses terhadap pembiayaan.

Presiden Jokowi, saat memimpin rapat dengan topik Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil (5/4), menyampaikan arahan agar kementerian dan lembaga terkait segera menyesuaikan alokasi pembiayaan perbankan untuk UMKM dari 20% menjadi lebih dari 30% di 2024. Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan, yang tadinya sampai Rp50 juta, dinaikkan menjadi Rp100 juta. Plafon kreditnya juga dinaikkan hingga Rp20 miliar. Jika benar-benar dijalankan, kebijakan ini akan membuka kesempatan bagi jutaan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Fondasi terakhir berupa kebijakan afirmasi pasar untuk UMKM. Melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan alokasi 40% dari belanja setiap tahunnya untuk menyerap produk-produk UMKM dari seluruh penjuru negeri (Pasal 97). Dengan pendekatan ini, produk UMKM Indonesia berpotensi merajai tiap sudut pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tidak saja luring, pasar daring juga dioptimalkan untuk UMKM bertahan di tengah dan pascapandemi covid-19. Sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 lalu, kampanye Bangga Beli Produk UMKM Indonesia telah mengantarkan sebanyak 4,2 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital.

Begitu pun Pasar Digital UMKM (PaDi), hingga awal April 2021, inisatif kolaboratif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM ini telah menyerap produk UMKM dengan transaksi mencapai Rp12,57 triliun. Masa depan adalah hari ini. Maka, ketiga fondasi tadi harus dirawat dan dirayakan hari ini agar melahirkan UMKM Indonesia unggul dan berdaya saing di masa depan.