Indef Sarankan Ubah Skema Bantuan Sosial

 

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah segera mengubah skema bantuan sosial (bansos) dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah.

“Pemulihan ekonomi akan terasa di kuartal IV 2020 jika skema bansos diubah dan fokus pada 20% kelompok terbawah dengan penambahan besaran bantuan hingga Rp1,5 juta per rumah tangga melalui skema bantuan seluruhnya tunai,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin.

Usul itu, sambungnya, berlandaskan pada kondisi konsumsi rumah tangga di kuartal III 2020 yang terbilang masih lemah meski sudah mengalami sedikit perbaikan dari kuartal sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga di kuartal III 2020 tumbuh -4,04%, naik sedikit dari kuartal II 2020 yang tumbuh -5,52%.

Padahal, kata Tauhid, realisasi penyerap­an bantuan sosial dalam program Pemulih­an Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp176,38 triliun, lebih tinggi daripada pos lain. Hal itu dinilai masih belum efektif lantaran konsumsi rumah tangga tidak ikut meningkat signifikan.

Lemahnya konsumsi rumah tangga itu dapat pula dilihat dari terbatasnya pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang tumbuh -0,69%. Padahal, sektor tersebut merupakan sektor esensial dan kebutuhan utama yang dasar untuk dipenuhi masyarakat.

“Sektor makanan dan minuman masih rendah meski bergeser sedikit dan tetap berada pada posisi minus. Ini menunjukkan masyarakat masih tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Realisasi bansos yang sifatnya sembako dan nonsembako tidak mampu mengerek sektor makanan dan minuman,” ujar Tauhid.

Ia menambahkan, konsumsi rumah tang­ga yang cenderung lemah itu disebabkan masyarakat kelas menengah-atas masih membatasi konsumsi mereka.

Berbeda dengan masyarakat bawah yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, masyarakat menengah-atas membutuhkan kepastian dan kepercayaan dalam konteks penanganan pandemi untuk kembali melakukan konsumsi.

BSU termin II

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah me­mastikan pencairan bantuan subsidi upah (BSU) termin II akan cair mulai hari ini. Pen­­cairan akan dilakukan secara bertahap.

Ia mengatakan, atas dasar rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memadankan data penerima BSU, total penerima bisa berkurang dari termin I yang mencapai 12,4 juta penerima.
“Iya berkurang,” kata Ida seusai meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pesantren Darul Dakwah, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (7/11).

KPK merekomendasikan Kemenaker agar memadankan penerima BSU itu dengan wajib pajak. Di peraturan menteri ketenagakerjaan dikatakan penerima BSU ialah mereka yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. (Try/E-2)