Jurnalis Ujung Tombak Informasi Vaksinasi

 

KOMITE Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) berpendapat jurnalis dan media sangat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai vaksinasi covid-19.

“Sebagai ujung tombak media, jurnalis berperan siginifikan untuk menyampaikan informasi soal vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Ketua Komunikasi Publik KPCPEN, Rosarita Niken Widiastuti, dalam webinar Vaksinasi untuk Negeri, kemarin.

KPCPEN, sambungnya, melihat masih banyak hoaks yang bertebaran soal vaksinasi, misalnya soal efektivitas dan keamanan vaksin covid-19 yang bisa menimbulkan keengganan masyarakat untuk mendapatkan vaksin ketika sudah ada nanti.

“Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan atau tidak percaya vaksinasi. Ini hambatan terbesar untuk melaksanakan dan melindungi masyarakat dari penyakit berbahaya yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin,” kata Niken.

Untuk itu, KPCPEN berpendapat media massa perlu dilibatkan secara aktif dalam komunikasi publik tentang covid-19 di Indonesia.

Berkaitan dengan hoaks mengenai covid-19 itu sendiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan sekitar 2.000 konten di media sosial, berdasarkan data per 19 Oktober 2020.

Data internal Kemenkominfo menunjukkan sejak 23 Januari hingga 18 Oktober 2020 terdapat 2.020 konten hoaks seputar covid-19 di media sosial, sedangkan yang sudah dihapus (take down) berjumlah 1.759.

Dari laman www.covid19.go.id, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulih­an Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, yang sehari-hari menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengatakan tahun ini 30 juta dosis vaksin akan diterima Indonesia pada kuartal IV 2020.

Airlangga menyebutkan jumlah vaksin itu berasal dari Sinovac, Sinopharm, dan Astra Zeneca. Pemerintah telah mengorder 50 juta vaksin dari Astra Zeneca dan sekarang telah berangkat untuk pemesanan pertama.

“Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri BUMN sedang mengurus pembelian vaksin itu,” ujar Airlangga, Senin (12/10).

Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk pengadaan vaksinasi tersebut. “Diperkirakan 160 juta vaksin secara bertahap sampai dengan 2022. Persiapannya sedang dilakukan,” ujar Airlangga. (Ant/E-2)