Kemenkeu Siapkan Rp25 T untuk Akses Internet UMKM

 

DIGITALISASI usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nyatanya tidak mudah. Belum meratanya akses internet di Indonesia masih jadi persoalan yang membuat UMKM di daerah pelosok kesulitan mengakses layanan perusahaan-perusahaan tersebut.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prabowo mengatakan Kemenkeu telah menganggarkan dana senilai Rp25 triliun untuk kebutuhan tersebut.

"Anggaran sudah disediakan dan teknisnya diatur Kominfo. Setidaknya Rp25 triliun yang dari pusat. Lalu masih ditambah anggaran dari daerah melalui TKDD (transfer ke daerah dan dana desa)," kata Yustinus dalam webinar bertajuk Strategi Fintech dalam Upaya Mendukung UMKM Hadapi Ancaman Resesi Keuangan, beberapa waktu lalu.

Ia berharap dari anggaran tersebut pemerintah sudah melakukan perluasan infrastruktur dan penguatan jaringan. Alokasi itu akan membuat perluasan coverage, memperbanyak menara BTS, dan menambah sentra layanan publik di beberapa tempat.

"Ini diharapkan bisa jadi hub-hub bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa mengakses layanan fintech dengan lebih baik," jelas dia.

CEO PayFazz, Hendra Kwik, mengakui jangkauan ke area pelosok masih menjadi kendala bagi sejumlah perusahaan fintech untuk memperluas layanannya hingga ke pelosok Tanah Air. Pihaknya pun langsung melakukan penetrasi dengan menempatkan petugas di daerah-daerah. "Untuk itulah kami juga melakukan sosialisasi langsung ke pelosok. Karena akses masih belum merata, sehingga kami juga harus menjangkau UMKM secara offline," kata Hendra.

Direktur Modal Rakyat, Stanislaus MC Tandelilin, mengaku mengalami hal serupa. Pada akhirnya sebagai platform yang menghubungkan UMKM dengan lender, adanya perbedaan pandangan antara pelaku UMKM dan pemberi pinjaman. Pemicunya diduga minimnya arus informasi, membuat Modal Rakyat harus berupaya lebih keras untuk menjadi jembatan. (Gan/S-1)