Kolaborasi Lembaga Berantas Narkoba

 

SINERGISITAS antarlembaga merupakan upaya konkret untuk mencegah berulangnya kasus penyelundupan narkoba via perairan. Pun pengawasan di wilayah perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan kecil di Tanah Air juga perlu ditingkatkan.

Hal itu dikemukakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, kemarin. Sebelumnya, Polri mengungkap kasus penyelundupan sabu seberat 402 kilogram asal Iran dengan metoda ship to ship di perairan Sukabumi, Jawa Barat.

“Harus berkoordinasi. Di situ kan ada Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga bisa
bersama-sama antisipasi itu karena di situ kan laut lepas,” kata Ferdy.

Ferdy yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Satgasus Merah Putih Polri menyebut jalur perairan juga kerap digunakan sindikat penyelundupan manusia (people smuggling).

Menurut dia, Polri sudah melakukan koordinasi dengan polres-polres yang berada pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Upaya itu dilakukan guna memperkuat pengawalan dan pengawasan.

Hal senada juga disampaikan Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai Deni Surjantoro. Ia mengatakan penyelundupan narkotika dari luar negeri menjadi ancaman serius bagi Indonesia. “Kalau kita bicara mengenai penyelundupan narkotika, kita berhadapan dengan sindikat. Makanya, yang paling ampuh kita perlu berkolaborasi,” terang Deni.

Ditjen Bea dan Cukai, diakuinya, telah berkolaborasi dengan instansi di dalam negeri, seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional, untuk penanganan perkara, termasuk kolaborasi bertukar informasi melalui organisasi kepabeanan dunia dengan negara lain.

Menurut Deni, kondisi geografis kepulauan dan tingkat populasi yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelundupan narkotika di Indonesia. Ia membeberkan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap negara yang selama ini menjadi bagian dari internasional.

“Tentunya berdasarkan pengamatan, historis, kalau kita lihat ada negara-negara lawas. Kalau bicara statistik, Tiongkok salah satunya, juga
ada Malaysia. Hong Kong sebagai negara transit juga menjadi sorotan Ditjen Bea dan Cukai,” kata Deni.

Secara terpisah, Kepala BNN Komjen Heru Winarko menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pemberantasan narkotika. BNN, imbuhnya, juga sedang mengembangkan database berbasis teknologi informasi untuk mengontrol dan memonitor peredaran narkotika.

“Kita bisa berdayakan semua, termasuk dengan kepolisian, dengan TNI. Kita semua saling kerja sama untuk mencegah dan memberantas narkoba masuk ke Indonesia,” pungkas Heru. (Tri/J-3)