KPU Sebut Mayoritas Patuh Protokol

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI tetap optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dapat dituntaskan dengan aman, meski di tengah wabah covid-19. Pascapendaftaran yang diwarnai pelanggaran protokol kesehatan, sejauh ini sebagian besar peserta pilkada sudah patuh.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengemukakan itu da- lam diskusi virtual bertajuk Titik Rawan Pilkada Masa Pandemi, kemarin.

Menurut Viryan, idealnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 memiliki landasan hukum yang khusus, bisa melalui perubahan Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, keduanya tidak ada, sehingga KPU menggunakan Peraturan KPU (PKPU) untuk mengantisipasi penularan covid-19.

“Ketakutan dan keinginan pilkada ditunda karena melihat masa pendaftaran calon. Padahal, KPU memperbaiki mekanisme (melalui PKPU 13) dan mayoritas sudah menjalankannya,” ungkap Viryan.

Bila protokol kesehatan dijalankan secara serius, pilkada dapat dirampungkan tanpa adanya korban akibat covid-19. Viryan mencontohkan saat tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit bisa berjalan lancar.

“Itu dilakukan 3.000-an petugas dan tidak ada kabar yang terpapar covid-19 dan kalau pun ada, itu akibat aktivitas lain,” urainya.

Untuk itu, Viryan meminta masyarakat tetap optimistis pilkada tidak akan mengancam kesehatan. Terlebih negara telah memberi tambahan hingga Rp4,7 triliun untuk logistik protokol kesehatan.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati tetap menyarankan pilkada ditunda. Ia menilai pemerintah tidak memiliki alasan pesta demokrasi ini wajib dilakukan di tengah pandemi.

Alasan pemerintah pilkada harus tetap dilakukan karena tidak bisa menunjuk 270 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang berwenang terbatas, menurut Khoirunnisa, tidak kuat. Dua tahun sebelum Pilkada serentak 2024 pun pemerintah harus kembali menunjuk plt.

“Bahkan dengan jumlah daerah yang lebih banyak

dari saat ini, yaitu 278 dae-
rah,” cetusnya dalam diskusi yang sama.

Rekomendasi Bawaslu

KPU RI memastikan seluruh rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI ditindaklanjuti jajaran di daerah. Pada 10 hari pertama tahapan kampanye Pilkada 2020 terdapat teguran 70 surat tertulis kepada para peserta yang melanggar protokol kesehatan.

Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, kemarin, mengatakan KPU telah memiliki PKPU tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran administrasi.

Dewa Kade menekankan KPU berupaya menekan jumlah pelanggaran aturan kampanye dengan menjaga intensitas komunikasi dengan KPU di 270 daerah. “KPU RI juga telah bersurat ke KPU provinsi dan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada. Untuk memastikan tahapan kampanye berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/ kota. Temuan itu terjadi selama 10 hari pertama pelaksanaan kampanye terbuka yang dimulai 26 September lalu.

Selain itu, ada 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial, 8 kasus dugaan politik uang, dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. (P-2)