Lusinan Toko Ritel Raksasa Menghadapi Kerugian

LUSINAN toko ritel Reliance Industries dan gerai Walmart menghadapi kerugian pendapatan jutaan dolar setelah terpaksa tutup selama lebih dari tiga bulan karena protes terhadap undang-undang pertanian baru India.

Ribuan petani dari negara bagian termasuk Punjab Utara telah berkemah selama berminggu-minggu di pinggir­an ibu kota, dalam upa­ya untuk memaksa Perdana Menteri Narendra Modi mencabut undang-undang yang menurut mereka akan menguntungkan perusahaan, bukan pembudi daya.

“Kekhawatiran agitasi petani di Punjab telah memicu ketakutan perusahaan atas vandalisme dan keselamatan karyawan, yang mendorong penutupan lusinan toko,” kata karyawan toko dan sumber di industri.

Sejak Oktober, lebih dari setengah dari sekitar 100 toko retailer ternama Reliance Retail di Punjab dan outlet grosir Walmart seluas 50 ribu kaki persegi (4.645 meter persegi) di Distrik Bathinda, pusat protes, telah ditutup.

“Kami takut dengan protes para petani,” kata seorang pejabat senior outlet Reliance yang tutup di Mohali, sebuah kota makmur yang terletak di kawasan pertanian.

Perkiraan kerugian Reliance dari penutupan di seluruh negara bagian mencapai jutaan dolar. Dua sumber lain mengatakan perkiraan kerugian pendapatan Walmart dari tokonya, salah satu dari 29 gerai semacam itu secara nasional, telah melampaui US$8 juta.

“Para petani berkemah di luar toko Walmart setiap hari, mereka tidak membiarkan siapa pun masuk,” kata salah satu sumber menambahkan bahwa toko tersebut mempekerjakan sekitar 250 orang.
Walmart dan unitnya di India, Flipkart, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Reliance, perusahaan swasta terbesar India, juga tidak menanggapi.

“Kedua perusahaan dapat menye­rap kerugian untuk saat ini,” kata Ankur Bisen, kepala konsumen dan ritel di konsultan Technopak Advisors, tetapi dia menambahkan, “Mereka harus tetap berharap penutupan tidak meluas ke negara bagian lain.”

Lanjutkan protes

Serikat petani telah berjanji untuk melanjutkan protes dan memblokade toko agar tidak dibuka, bahkan ketika Mahkamah Agung minggu ini memerintahkan penangguhan sementara undang-undang pertanian karena membentuk panel untuk memeriksa keluhan mereka.

“Protes kami terhadap perusahaan seperti Reliance akan terus berlanjut… tidak ada pertanyaan untuk mencabut aksi duduk kami,” kata Kulwant Singh Sandhu, pejabat dari salah satu kelompok pemrotes, Serikat Petani Demokratik.

Pemimpin pertanian lainnya, Jagtar Singh, mengatakan protes terhadap Reliance akan berlanjut sampai pemerintah mencabut undang-undang tersebut.

India mengatakan undang-undang yang disahkan pada September akan meningkatkan pendapatan petani dengan membiarkan mereka berurusan langsung dengan perusahaan besar dan melewati pasar grosir yang diatur pemerintah.

Namun, banyak dari serikat pekerja tidak setuju, mengatakan mereka berisiko kehilangan daya tawar mereka dan menjadi rentan terhadap pembeli curah potensial seperti Walmart dan Reliance.
Mereka takut pada akhirnya hi­langnya harga-harga yang dijamin yang dibayar pemerintah untuk gandum mereka.

Reliance, yang dikendalikan salah satu orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani, mengatakan akan mewajibkan pemasok untuk mematuhi harga ini, yang dikenal sebagai harga dukungan minimum atau mekanisme serupa.

Pada Desember, protes juga mengganggu hampir 2.000 menara telekomunikasi dan beberapa pompa bensin Reliance di Punjab. Protes di sepanjang jalan raya yang menghubungkannya ke New Delhi telah mengganggu transportasi dan industri seperti tekstil.

Pada November, Punjab memperkirakan kerugian ekonomi dari protes tersebut mencapai US$4 miliar, sedangkan satu kelompok industri telah menetapkan pukulan keseluruhan terhadap ekonomi India sebesar US$9,6 miliar. (Yahoo.com/I-1)