Mahfud MD Pertanyakan Tuduhan Partai Demokrat

 

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang menuduh eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendalangi demonstrasi ricuh tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ia pun meminta Partai Demokrat mengklarifi kasi pandangan miring tersebut.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas @AndiArief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” kata Mahfud dalam akun media sosial Twitter @mohmahfudmd, kemarin.

Pernyataan Mahfud itu menjawab cicitan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang meminta Mahfud, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan tuduhan terhadap partainya yang dianggap menunggangi demonstrasi itu.

Mahfud menegaskan tidak ada seorang pejabat pemerintah yang menuduh Partai Demokrat maupun SBY mendalangi demonstrasi UU Cipta Kerja. Ia pun meminta Andi Arief untuk menjelaskan tuduhannya itu.

“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di media sosial yang tak jelas,” tegasnya.

Sebelumnya, Andi Arief melalui akunnya @AndiArief mengancam stabilitas politik akan terus bergejolak bila ketiga menteri koordinator dan BIN tidak meluruskan tuduhan tersebut. “Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN
atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demonstrasi besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda.”

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai pedemo terdiri dari banyak kelompok. Salah satunya, yakni massa yang dimobilisasi oknum dari partai politik (parpol). (Cah/Ths/P-1)