Manfaatkan Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penularan

 

UNTUK mendapatkan masukan mengenai pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penularan covid-19 di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengadakan telekonferensi video dengan sejumlah ahli.

Hadir dalam pertemuan itu Penasihat Senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Akmal Taher.

Pemerintah pusat berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta warga pada November hingga Desember 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan alokasi vaksin untuk 3 juta warganya di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), yang tingkat penularan virus koronanya tergolong tinggi.

“Saya ingin mendapatkan ilmu yang akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek. Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan,” kata Ridwan dalam siaran persnya, kemarin.

Menurut Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Pemprov Jabar itu, pihaknya berencana menggelar
simulasi vaksinasi covid-19 di Kota Depok pekan ini.

“Energi dan anggaran Jabar untuk penanggulangan covid-19 dalam jangka pendek akan fokus di Bodebek,” tambah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan.

Prof Akmal pun menyarankan agar pemerintah memanfaatkan puskesmas untuk meningkatkan upaya pemeriksaan dan pelacakan kasus covid-19 sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Thailand.

“Jadi kami usulkan tracking (pelacakan) dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan,” tambah Akmal.

Hal senada disampaikan Diah. Menurutnya, puskesmas berperan dalam upaya pengendalian penularan covid-19 dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan prioritas penerima vaksin covid-19 ialah tenaga kesehatan dan orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik, misalnya, aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Sementara itu, para ilmuwan dunia menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada imunisasi. Sebab, penelitian menunjukkan, kalangan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan untuk divaksinasi covid-19.

Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan Selasa (20/10) di Nature Medicine, para peneliti di Spanyol, Amerika Serikat, dan Inggris melakukan survei terhadap 13.400 di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19. Studi menemukan 72% mengatakan mereka mau diimunisasi, 14% menolak, dan 14% lainnya ragu-ragu. (Van/Ant/AFP/X-7)