Mendagri Ultimatum IPDN

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang praja melakukan tindak kekerasan dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jika ada temuan, ia memastikan pelaku akan dipecat dan dipidana.

“Kalau mendengar ada kekerasan atau pemukulan terjadi, saya akan sikat. Akan saya perintahkan pecat, pidanakan,” kata Tito saat memberikan kuliah umum kampus IPDN di Jatinangor secara daring, kemarin.

Dia menegaskan tindakan kekerasan yang dilakukan senior kepada junior tidak dapat dibenarkan. Apalagi, dengan alasan pembentukan disiplin dan karakter. Menurut dia, tindakan kekerasan hanya sebatas bentuk balas dendam. Praja yang melakukan kekerasan biasanya menerima perlakuan yang sama saat menjadi junior.

“Kalau ada yang katakan dalam rangka membina supaya disiplin, omong kosong. Saya lihat tidak banyak manfaatnya,” ungkap dia.

Mantan Kepala Polri (Kapolri) itu menyebutkan banyak cara bisa dilakukan untuk menegakkan disiplin, di antaranya, memberikan hukuman fisik, seperti squat jump dan push up, selain kekerasan.

Dia pun meminta praja senior untuk menghilangkan tradisi tersebut. Dia tak ingin tradisi buruk tersebut membuat masyarakat kecewa, terutama para orangtua praja.

“Orangtua yang mengirim anaknya untuk sekolah di sini (IPDN) bukan mengharapkan anaknya digebuki, apalagi pulangnya menjadi peti mati mayat. Tolong dipahami betul,” ujar dia.

Di samping itu, Mendagri mengapresiasi proses rekrutmen praja IPDN Angkatan XXXI yang berlangsung secara terbuka, transparan, dan adil. Proses rekrutmen yang baik sangat penting dalam membangun fondasi yang kukuh bagi institusi untuk menghasilkan lulusan terbaik.

“Jadi, merekrut orang-orang yang salah itu sudah membuat fondasi gagalnya 60% organisasi, lalu melalui rekrutmen yang benar itu juga akan menyumbang 60% keberhasilan misi organisasi berdasarkan kajian,” jelasnya.

Para praja yang lulus telah melalui seleksi yang cukup panjang, dari tes kesehatan jasmani, psikologi, akademik, dan lain-lain. IPDN juga melibatkan pihak eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman untuk mengawal proses rekrutmen.

“Saya berharap yang terpilih ini betul- betul orang yang baik, betul-betul mereka ialah the best among the best bukan the best among the worst. Yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang terbaik dari yang terburuk,” imbuhnya.

Tito berharap seluruh praja menggunakan kesempatan belajar di IPDN sebagai wadah untuk membuka wawasan. (Sru/Medcom/P-5)