PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping merayakan ‘kemenangan penuh’ karena berhasil memberantas kemiskinan di perdesaan. Bank Dunia mengatakan Tiongkok telah mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem sejak beralih ke reformasi pasar pada 1970-an.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia menulis artikel di dengan judul Rahasia Tiongkok Ciptakan Keajaiban dalam Mengatasi Kemiskinan (9/3/2021) dan menguraikan strategi Tiongkok dalam mengatasi kemiskinan.
Salah satu strategi tersebut ialah menggencarkan pembangunan untuk mencabut akar kemiskinan dengan mengadopsi strategi berorientasi pada pembangunan. Selain itu, Tiongkok meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan serta berupaya menggabungkan program pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan penumbuhan motivasi dan intelektualitas di kalangan masyarakat.
Skema pemberian bantuan di bidang pendidikan ialah mengubah filosofi dari 'memberi ikan' menjadi 'memberi pancing'. Pemerintah Tiongkok melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Dengan program tersebut, sekitar 97% anak usia 7-15 tahun telah bersekolah. Dengan gratis bersekolah, persentase anak usia 7-15 tahun yang sudah masuk sekolah mencapai 97%.
Untuk kebijakan kesehatan, pemerintah Tiongkok memberikan bantuan kepada rakyat miskin sehingga biaya kesehatan untuk rakyat miskin disesuaikan dengan kemampuannya. Selain itu, ada program perbaikan rumah untuk penduduk miskin. Menurut data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok, dalam tujuh tahun terakhir, rata-rata 10 juta orang telah terangkat dari kemiskinan di Tiongkok setiap tahun. Populasi yang hidup dalam kemiskinan absolut, turun dari 98,99 juta pada akhir 2012 menjadi 5,51 juta pada akhir 2019.
Pada 2013, presiden Tiongkok meluncurkan konsep 'pengentasan rakyat dari kemiskinan yang tepat sasaran'. Tiongkok menghabiskan waktu satu tahun lebih untuk meregistrasi desa miskin dan rumah tangga miskin untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi.
Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana. Pelaksanaan semua kebijakan tepat sasaran ini merupakan jaminan untuk memerangi kemiskinan sampai ke akarnya.
Banyak program
Apa bedanya mengatasi kemiskinan di Tiongkok dan Indonesia? Pemerintah Indonesia telah banyak meluncurkan program-program untuk mengatasi kemiskinan seperti halnya pemerintah Tiongkok. Di bidang kesehatan sejak era Orde Baru telah dibangun puskesmas di setiap kecamatan.
Hingga 2018, jumlah puskesmas mencapai 9.993 dan 36% di antaranya telah dapat memberikan layanan rawat inap. Dengan biaya pengobatan yang sangat murah, puskesmas benar-benar telah mendekatkan orang miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau.
Di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia juga telah menggratiskan biaya sekolah dari tingkat SD sampai SMP. Ini membuktikan bahwa pemerintah juga berkehendak agar rakyatnya bisa melek huruf dan melek teknologi. Jadi, dapat terentaskan dari kemiskinan yang sering kali berkorelasi dengan rendahnya pendidikan masyarakat.
Berbagai program dengan sasaran keluarga miskin seperti program bantuan sembako, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia pintar, dan kartu prakerja. Semuanya dimaksudkan untuk mengatasi problem kemiskinan rakyat Indonesia.
Tiongkok mendefinisikan kemiskinan perdesaan dengan pendapatan per kapita tahunan kurang dari Rp8,7 juta atau sekitar US$1,69 per hari. Angka tersebut berada di bawah ambang batas garis kemiskinan versi Bank Dunia sebesar US$ 1,90 per kapita per hari. Di Indonesia garis kemiskinan (September 2020) ialah sebesar Rp5,5 juta/kapita/tahun atau US$1,09 per kapita per hari (lebih rendah dari garis kemiskinan Tiongkok US$1,69).
BPS telah merilis data terkait dengan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19% atau meningkat 0,97% jika dibandingkan dengan September 2019. Disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang.
Mungkin kita bisa mengatakan bahwa tekad dan intervensi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya sudah on the right track. Satu hal yang barangkali masih perlu diperbaiki ialah terkait dengan ketepatan sasaran, ketepatan program, dan ketepatan penggunaan dana.
Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah menyatakan bahwa data penerima bantuan tidak pernah diperbarui sejak 2015. Sasaran rumah tangga miskin by name by address harus dapat diidentifikasi setepat-tepatnya agar yang mendapat bantuan ialah benar masuk kategori miskin dengan alamat jelas yang bisa ditelusuri. Jadi, bantuan program kemiskinan tidak salah alamat.
Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam perpres tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat. Selain itu, juga mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kemiskinan di Indonesia ditangani beberapa kementerian. Bila data kemiskinan sudah menyatu, kejadian orang miskin luput menerima bantuan harusnya tidak akan terjadi lagi. Dulu, dalam implementasi program raskin jatah bantuan beras per keluarga ialah sekitar 15 kg beras per bulan, tapi terpaksa harus dibagi ke beberapa rumah tangga. Ternyata ada rumah tangga miskin yang tidak mendapat program raskin. Setiap keluarga akhirnya mendapat beras raskin kurang dari 15 kg, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Hal-hal semacam ini yang menyebabkan program kemiskinan tidak mempunyai daya ungkit.
Kriteria baku
Saat ini yang diperlukan pemerintah ialah penetapan kriteria miskin yang baku dan berlaku nasional serta ditambah kriteria tambahan yang berlaku secara spesifik untuk setiap provinsi sesuai kebijakan lokal. Kriteria ini harus operasional di tingkat lapangan dan dapat mendeteksi rumah tangga miskin secara akurat.
Satu hal yang juga harus dipelajari dari Tiongkok dalam mengatasi kemiskinan ialah setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan (ini hanya bisa dilaksanakan bila sasaran orang miskin telah terdata dengan baik) dan setiap desa mendapatkan pejabat khusus untuk melaksanakan program mengatasi kemiskinan.
Kita perlu merenungkan tentang penempatan pejabat khusus di level desa ini karena selama ini kita sudah memercayakan segala program kepada kepala desa sebagai birokrat puncak di tingkat desa.
Yang tidak bisa diabaikan dari Tiongkok ialah kemajuannya yang luar biasa di bidang pembangunan industri dan pertanian sehingga rakyatnya menjadi semakin sejahtera. Marilah mengatasi kemiskinan ala Tiongkok ini kita pelajari dengan saksama. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Tiongkok.