Opini

SETAHUN lebih Indonesia dan negara-negara di dunia terdampak pandemi covid-19. Krisis kesehatan ini telah mengubah berbagai tatanan masyarakat dunia. Perempuan, khususnya, sangat merasakan krisis kesehatan ini secara konkret.

Sejumlah data dari berbagai sumber menyebutkan tentang dampak turunan akibat pandemi covid-19 ini. Mulai soal meningkatnya praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi, menurunnya pendapatan dari kalangan pekerja perempuan, beban berlipat yang dirasakan perempuan, hingga meningkatnya angka pernikahan dini sepanjang pandemi covid-19 ini.

Salah satu upaya untuk keluar dari krisis kesehatan akibat covid-19 ini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia secara masif melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Salah satunya dengan kebijakan vaksinasi. Program vaksinasi dengan berbagai efikasi yang beragam ini diharapkan mampu mencegah penyebaran pandemi lebih meluas.  

Dalam konteks tersebut, tidak berlebihan bila pemerintah mengalokasikan program vaksinasi secara khusus untuk perempuan. Khususnya kalangan ibu rumah tangga yang hingga saat ini tidak masuk kelompok prioritas penerima vaksin. Vaksinasi terhadap ibu rumah tangga cukup penting sebagai upaya proteksi atas penyebaran covid-19 terhadap anak-anak.

Meski belum ada tanda-tanda segera berakhir pandemi covid-19 ini, bahkan belakangan muncul berbagai varian baru yang disebut para ahli kesehatan lebih cepat penyebarannya, dibutuhkan skenario untuk membuat formulasi tatanan sosial pascapandemi ini. Setidaknya, dengan skenario ini dapat membuat evaluasi, proyeksi, serta antisipasi atas persoalan yang bakal terjadi di waktu-waktu mendatang.

Dalam konteks ini, reformulasi kebijakan publik, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, harus dirancang agar pandemi covid-19 ini tidak memberi dampak jangka panjang bagi tatanan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Klaus Scwab dan Theirry Malleret dalam Covid-19: The Great Reset (2020) yang menyebutkan bahwa salah satu dampak akibat covid-19 ini tak lain ialah terjadinya societal reset.
Penataan masyarakat ini diwujudkan dengan membuat kontrak sosial baru yang dituangkan dalam bentuk kebijakan publik, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan penyelenggara pemerintahan dari tingkat daerah hingga pusat.

Kebijakan afirmatif

Penataan ulang masyarakat pascapandemi covid-19 ini harus dirancang sejak dini agar tatanan sosial tidak berdampak ekstrem hingga memunculkan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu jalan yang dapat ditempuh, tak lain dengan mengembalikan kebijakan publik yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kesetaraan.

Dalam konteks ini, sejumlah persoalan yang menimpa perempuan, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, harus menjadi perhatian serius pembuat kebijakan publik. Kebijakan publik harus memiliki orientasi afirmatif terhadap kelompok perempuan.  

Sejumlah persoalan yang muncul selama masa pandemi, seperti kerentanan praktik KDRT yang menimpa perempuan, harus dicari akar persoalannya. Seperti dalam riset yang dilakukan Komnas Perempuan pada pertengahan tahun lalu bahwa praktik KDRT itu rentan terjadi bagi keluarga berpenghasilan rendah yakni di bawah Rp 5 juta/bulan, pekerja sektor informal, usia 31-40 tahun, memiliki tiga anak, serta menetap di 10 provinsi dengan paparan covid-19 yang tinggi.

Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan publik yang melibatkan berbagai stakeholder mulai sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah, termasuk penyuluh perkawinan hingga aparat penegak hukum. Temuan tersebut harus diikuti dengan pembuatan formula kebijakan yang bertujuan minimalkan praktik KDRT.

Sejalan dengan itu, praktik KDRT juga memiliki korelasi erat dengan turunnya pendapatan perempuan selama masa pandemi, yang berdampak pada ekonomi keluarga.  Data yang dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada April 2021 ini mengungkapkan sebanyak 82% pendapatan perempuan di Indonesia menurun selama masa pandemi ini.

Sejalan dengan hal itu, mestinya skema kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang digulirkan oleh pemerintah dapat menjawab persoalan yang menimpa kelompok perempuan. Perlu ada dorongan untuk memfokuskan kebijakan jaring pengaman sosial, khususnya bagi kalangan perempuan yang pendapatannya terdampak selama masa pandemi.

Masalah lainnya tentang temuan Komnas Perempuan sepanjang 2020 lalu, bahwa terjadi peningkatan pernikahan di bawah umur hingga tiga kali lipat ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun lalu terjadi 64.211 kasus perkawinan di bawah umur, sedangkan di 2019 sebanyak 23.126 kasus.

Praktik perkawinan dini ini secara nyata akan merugikan kelompok perempuan. Ada kerawanan dalam perkawinan dini yang menimpa perempuan. Persoalan nyata yang akan dihadapi antara lain masalah kesehatan reproduksi perempuan hingga ancaman kematian bagi ibu dan anak.  

Contoh-contoh persoalan yang menimpa kalangan perempuan selama pandemi covid-19 ini harus direspons secara proaktif oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada proteksi sekaligus afirmasi terhadap perempuan. Pengalaman setahun dalam penanganan covid-19 menjadi modal penting untuk melahirkan kebijakan publik yang memberi perlindungan sekaligus penguatan terhadap perempuan.

Garda terdepan

 Di balik kerentanan yang menimpa perempuan selama masa pandemi ini, posisi perempuan berada di garda terdepan dalam mewujudkan sikap resiliensi terhadap pandemi covid-19 ini.

Krisis kesehatan, yang berdampak pada perekonomian secara global dan secara konkret berpengaruh terhadap ekonomi keluarga, rupanya di sisi yang lain juga menampilkan peran perempuan dalam strategi penataan  keuangan keluarga. Perempuan tampil sebagai bagian dari solusi dalam pengaturan keuangan keluarga yang terdampak konkret akibat pandemi ini.

Menurunnya pendapatan keluarga, bahkan hilangnya pekerjaan selama masa pandemi ini, di titik ideal telah melahirkan kreativitas untuk menunjang perekonomian keluarga dari kalangan perempuan. Hal ini terkonfirmasi dalam riset yang dilakukan LPEM Fakultas Ekonomi UI dan Tokopedia yang mengungkapkan bahwa 18,6% pelaku baru UMKM berasal dari kalangan perempuan dengan memanfaatkan layanan e-commerce.

Peran lain yang tak kalah penting dilakukan perempuan di masa pandemi ini ialah di bidang pendidikan. Dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama setahun lebih ini, peran ibu cukup vital untuk memastikan efektivitas pembelajaran bagi anak-anak. Kolaborasi antara guru dan ibu menjadi relasi ideal untuk kelancaran dan pencapaian tujuan model pembelajaran jarak jauh ini.

Di titik ini, posisi ibu menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi masalah serius di dunia pendidikan kita, yakni stunting intelectual. Kekhawatiran ini cukup beralasan, setidaknya praktik pembelajaran pendidikan selama setahun terakhir ini sama sekali tidak dalam posisi ideal. Dalam titik ekstrem, PJJ justru mengondisikan anak terperangkap pada ketergantungan terhadap gawai. Di sini, kontrol dan peran ibu cukup strategis.

Akhirnya, dibutuhkan kesungguhan yang penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk membuat formula kebijakan, khususnya terhadap perempuan pascapandemi covid-19. Persoalan yang muncul selama setahun terakhir terhadap perempuan menjadi modal penting untuk perumusan kebijakan yang memiliki semangat penguatan, perlindungan, dan pengarusutamaan terhadap perempuan.
Selamat Hari Kartini, perempuan Indonesia. Perempuan berdaya, negara berjaya.