Orang Meninggal pun Dapat Bansos

 

LURAH Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Agus Gunawan bingung karena saat menyalurkan bantuan sosial (bansos), ternyata banyak data penerima yang tidak sinkron.

Pasalnya, dari 5.377 paket sembako yang telah diserahkan ke warga, 500 di antaranya dikembalikan. “Di RW 01, ada 204 paket sembako yang dikembalikan. Kebanyakan warga pindah atau sudah meninggal dunia,” kata Agus, kemarin.

Saat pembagian sembako diberikan langsung ke warga pada Jumat (17/4) malam, Agus menuturkan pihak RT/RW mengecek kembali apakah data penerima bantuan itu sudah benar atau belum.

“Kalau tidak tepat, kami kembalikan ke Pasar Jaya. Jumlah keseluruhan kepala keluarga di Cilandak Barat enam ribuan lebih, tapi yang ngontrak juga banyak. Meski bukan asli warga Cilandak Barat, tetap dibantu,” jelas Agus.

Camat Cilandak Mundari membeberkan ternyata penyaluran distribusi tersebut molor dari jadwal seharusnya. Masih ada empat kelurahan lagi yang belum disalurkan sembako. Mundari tidak tahu-menahu kapan pastinya pemberian bantuan dari Pemprov DKI itu sampai ke warga lainnya. “Harusnya kan tanggal 15 April kemarin. Ini sudah dua kali tertunda. Saya enggak tahu alasannya kenapa bisa molor,” kata Mundari.

Transparansi

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menyebut banyak warga yang mengeluh padanya terkait dengan lambannya bansos diberikan. Sebabnya, lewat dari jadwal yang ditentukan, bansos belum kunjung diterima sebagian masyarakat di wilayah tertentu.

Ia mempertanyakan soal distribusi serta kesiapan Pemprov DKI. Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan siap menanggung segala konsekuensi, termasuk memberikan bansos pada masyarakat yang terdampak.

“Mulai sekarang Pemprov DKI harus terbuka mengenai data penerima. Data pun perlu diperbarui karena banyak warga yang seharusnya dapat, tetapi belum mendapat bansos,” kata Justin.

Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi pun mengaku mendapat banyak keluhan mengenai hal tersebut sejak bansos mulai
dibagikan pada 9 April lalu. Suhaimi, yang juga penasihat Fraksi PKS itu, menyebut camat dan lurah tidak tahumenahu mengenai data penerima bansos. Data penerima bansos seluruhnya berasal dari dinas sosial yang dikoordinasikan dengan lembaga dan dinas lain.

“Karena yang paling tahu warga kan RT/RW, jadi seharusnya sebelum ada pembagian mereka dilibatkan  untuk memverifikasi jumlahnya apakah berkurang atau bertambah. Dinas sosial perlu memperbaiki bersama RT/RW,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil DPRD Zita Anjani tetap mengapresiasi langkah cepat dari Pemprov DKI. Menurutnya, bantuan langsung dari pemerintah akan mengurangi beban masyarakat. (Ins/Put/J-1)