Pembangunan Berkelanjutan bagi Negara Middle Income Trap

KOMITMEN Indonesia untuk lepas dari negara middle income trap (MIT) berpeluang mengalami penundaan karena adanya pandemi covid-19, meskipun konsep pembangunan berkelanjutan kerap digaungkan pelbagai pihak, baik instansi publik maupun swasta. Bagaimana tidak, pandemi covid-19 ini jelas melemahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020. Akibat banyaknya industri lokal yang collapse saat itu, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin beratnya pekerjaan rumah pemerintah untuk dapat keluar dari negara MIT.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas telah menekankan pemenuhan atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals atau SDGs), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia di masa depan. Ini menjadi acuan bangsa untuk dapat terbebas dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

 

MIT, pertumbuhan ekonomi, dan bonus demografi

MIT menggambarkan situasi yang dihadapi negara-negara berkembang yang relatif matang, namun sering menjadi kendala bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Menurut Asian Development Bank, ciri-ciri negara yang masuk perangkap MIT adalah, pertama, rasio investasi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) yang rendah. Kedua, pertumbuhan industri manufaktur rendah. Ketiga, diversifikasi industri terbatas, dan, keempat, kondisi pasar kerja yang buruk.

Indonesia, saat ini tengah membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk dapat keluar dari MIT. Bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030 dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan kemajuan di bidang industri lainnya.

Hal ini harus diiringi dengan investasi SDM secara maksimal, misalnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi kunci untuk mewujudkan populasi muda yang berkualitas. Tentu, tanpa mengesampingkan sistem jaminan sosial berkelanjutan untuk penduduk usia nonproduktif.

Ketergantungan pada proses padat karya, impor, dan investasi asing (foreign direct investment), menjadi kurang layak karena pertumbuhan mendorong harga domestik dan upah masyarakat semakin tinggi. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatkan produktivitas tenaga kerja dan/atau modal, serta menciptakan ekonomi modern untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan teknologi dan inovasi baru.

Pada periode 2019-2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami MIT dengan rata-rata pertumbuhan 5.2% per tahun (Bappenas, 2020). Rata-rata pertumbuhan 5.2% ini berkontribusi terhadap berbagai aspek pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat ditinjau dari delapan aspek kehidupan nasional (astagatra) yang terdiri dari tiga aspek alamiah/stastis (trigatra), dan lima aspek kehidupan (pancagatra).

Trigatra meliputi aspek kondisi geografi, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk (demografi). Adapun pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta, pertahanan, dan keamanan. Beberapa contoh yang dapat kita lihat, misalnya, pembangunan negara kita masih terbatas dan tidak merata. Sebab, negara kita yang kepulauan sangat memengaruhi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Selain itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia, membuat penduduknya terbuai penggunaan kekayaan alam (resources curse) tanpa memiliki rencana yang baik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut demi menciptakan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

 

Bagaimana melepaskan diri dari MIT?

Presiden RI Joko Widodo, telah menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Lima hal tersebut menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dalam suatu kesempatan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan, untuk dapat keluar dari MIT, sebuah negara harus mampu mendorong ekonominya dengan produktivitas tinggi melalui teknologi, deregulasi, dan birokrasi yang efisien. Beban ini, tentunya sangat berat dan harus diemban generasi masa sekarang, untuk generasi masa mendatang yang lebih baik.

Salah satu solusi untuk menghindari MIT ialah, dengan adanya hilirisasi industri. Paling tidak terdapat dua alasan utama mengapa sudah saatnya Indonesia berfokus kepada hilirisasi industri. Pertama, Indonesia sudah terlalu banyak melakukan ekspor bahan mentah. Seorang filsuf beraliran idealis Jerman, George Hegel, mengatakan, “Pelajaran terbesar dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah." Selama 360 tahun lebih Belanda menjajah dan menjarah sumber daya alam yang ada di Indonesia dan hingga sampai saat ini pun, bangsa kita masih menganut mentalitas orang jajahan, yaitu suka mengambil jalan pintas. Misalnya, dengan melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah (raw forms).

Kedua, pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) sebagian besar ditopang aktivitas konsumsi masyarakat. Dilematika yang terjadi ialah, barang yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian besar barang impor yang menunjukkan betapa lemahnya industri dalam negeri.

Karena itu, sangatlah diperlukan penguatan industri nasional agar kita dapat memberikan nilai tambah atas sumber daya alam yang telah diolah dan siap diekspor, membuka lapangan kerja, sekaligus, mengembangkan teknologi dan riset. Sehingga, kita bisa konsumsi produksi barang sendiri sebanyak mungkin.

Strategi peningkatan daya saing nasional saat ini, kurang didukung upaya nyata dalam implementasi. Misalnya, kegiatan riset dan pengembangan di Indonesia hanya dianggap sebagai rust and dust. Hasil penelitian, sering kali tidak berhubungan, dan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang ada di Indonesia.

Masyarakat Indonesia juga belum memiliki budaya dan apresiasi terhadap kegiatan riset dan pengembangan, karena ada kepentingan ekonomi politik dan vested interests lainnya. Salah satu kunci memutus rantai ini ialah perlunya pemimpin nasional yang kuat dan capable yang dapat menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar saat ini, yaitu meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia. Solusi ini, tentu harus memperhatikan, dan mempersiapkan faktor-faktor eksternalitas global, yang dapat memengaruhi keberhasilan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan.

Indonesia telah membuat berbagai kemajuan signifikan di banyak aspek pembangunan, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Pandemi covid-19, berdampak fundamental bagi perekonomian Indonesia, ditambah fakta, bahwa Indonesia belum berfokus pada pembangunan berkelanjutan atau keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini, penting untuk segera dilakukan. Sehingga, Indonesia bisa terlepas dari MIT pada tahun 2036 sesuai dengan RPJMN 2020-2024.