Perempuan dan Pencegahan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) covid-19. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga ditangkap KPK terkait izin ekspor benur lobster. Istri Menteri KKP, termasuk yang ikut dibawa KPK saat proses penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, istri Mensos, sempat menyampaikan di media jika lebih suka jadi istri pengusaha. Perempuan sering kali terbawa-bawa dalam kejadian yang menimpa suaminya. Apakah ini akibat semboyan suwarga nunut, neroko katut? Bagaimana seharusnya perempuan mencegah perilaku korupsi?

 

Korupsi berurat berakar

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Korupsi masih menjadi berita sehari-hari, baik dilakukan oknum pejabat di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Transparency International, organisasi nirlaba jaringan global yang memerangi korupsi, merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia secara rutin tiap tahun. Pada 2019, Indonesia ada di peringkat ke-85 dari 180 negara, peringkat pertama ditempati Denmark dan peringkat 180 ditempati Somalia.

Makna korupsi, menurut Robert Klitgaard, penulis buku Controlling Corruption (1988) dan Tropical Gangsters (1990), yang berkontribusi pada gerakan melawan korupsi di seluruh dunia, ialah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara. Untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Sementara itu, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), korupsi dimaknai sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bentuk tindak pidana korupsi tersebut meliputi kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, selain itu, ada juga jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan, atau memberi keterangan yang tidak benar. Lalu, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi, atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu dan orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan.

 

Revolusi mental antikorupsi

Perilaku korupsi yang merugikan keuangan negara yang notebene ialah uang rakyat, tentu menimbulkan keprihatinan, kemarahan, dan kekesalan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana di tengah pandemi, saat banyak rakyat yang sengsara akibat ekonomi terpuruk, masih ada tangan yang tega berbuat nista dengan mengorupsi dana bantuan sosial.

Kita pun sulit mencerna dengan akal dan nurani, bagaimana di tengah upaya membangun kehidupan nelayan dan petani, sebagai entitas yang selama ini sering terabaikan, ada pemikiran tentang menggali keuntungan bisnis yang berpotensi merugikan rakyat dan negara.

Tindak pidana korupsi yang tergolong kakap tersebut, harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi kinerja pemerintah. Sejauh mana komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sejauh mana perangkat hukum yang tersedia, efektif mencegah tindak pidana korupsi, serta sejauh mana sanksi hukum yang sudah dijatuhkan pada para koruptor sebelumnya mampu menimbulkan efek jera. Evaluasi ini menjadi penting, mengingat salah satu jargon yang didengungkan pemerintah ialah revolusi mental.

Revolusi mental ialah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Istilah revolusi mental pertama kali disebutkan Presiden Soekarno guna penyucian kembali jiwa, peremajaan, penataan kembali, pembangkitan kembali, penggeloraan kembali, atau apa pun yang berarti menuju kebaikan.

Tentu saja, rakyat tidak ingin ini menjadi sekadar jargon kosong yang tidak memiliki makna. Rakyat pasti mendukung program membarukan jiwa manusia Indonesia menjadi jiwa yang merdeka, berjuang, rela berkorban, peduli sesama, tidak merampas hak orang lain, gotong royong, dan tentu saja antikorupsi.

Rakyat membutuhkan role model perilaku antikorupsi, terutama dari kalangan pejabat. Teladan dalam arti sebenarnya, bukan hanya dalam spanduk dan retorika. Rakyat ingin diyakinkan bahwa memang ada kesungguhan melakukan perubahan perilaku dalam mengelola negara bahwa korupsi bisa zero di negeri ini.

 

Perempuan dan pencegahan korupsi

Kita perlu memikirkan formulasi terobosan dalam memberantas korupsi. Salah satu terobosan ialah melibatkan perempuan dan keluarga dalam pencegahan korupsi. Kenapa perempuan dan keluarga? Perempuan sebagai ibu dalam kultur Indonesia memiliki peran sentral membesarkan dan mendidik anak-anak di keluarga, meskipun kita tahu bahwa hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Keluarga ialah entitas sosial terkecil, yakni anggota keluarga saling belajar, saling melengkapi, dan saling tergantung. Perempuan dan keluarga yang memiliki kesadaran membangun perilaku antikorupsi tentu memiliki kontribusi dalam pencegahan tindak pidana ini. Perempuan harus memiliki sikap dan pendirian yang tegas dalam keluarga untuk menolak segala perilaku buruk yang dapat membahayakan diri dan keluarganya.

Bukan saatnya lagi perempuan berprinsip ikut ke mana pun, surga atau neraka. Perempuan harus memastikan bahwa dirinya dan keluarganya aman dari akibat tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan pasangan. Pun saat ia yang menjabat, prinsip aman dan selamat dari perilaku korupsi harus menjadi pegangan.

Keluarga harus menjadi lingkaran terdepan yang mencegah terjadinya perilaku korupsi yang dilakukan anggota keluarga yang sedang memiliki kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangan. Jangan sampai malah mendorong terjadinya tindakan koruptif. Anggota keluarga, terutama suami atau istri pejabat, harus mewaspadai setiap aliran uang yang masuk ke keluarga. Jangan mendiamkan atau malah ikut menikmati uang haram korupsi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya semua pihak memberi perhatian besar kepada institusi keluarga, mengingat peran pentingnya dalam membentuk dan memengaruhi pola pikir serta tindakan seseorang. Keluarga yang baik akan menjadi tempat penyemaian nilai-nilai kebaikan, melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, peduli, tidak merampas hak orang lain dan tentu saja antikorupsi. Tidak berlebihan jika negara pun harus memberi jaminan dan perlindungan agar semua keluarga di Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki ketahanan terhadap kerentanan.

Kita tidak ingin perempuan yang memiliki peran penting dalam keluarga mendapat stigma sebagai penyebab suami korupsi karena tuntutan gaya hidup. Kita tidak ingin cerita tentang Marie Antoinette, permaisuri Raja Perancis Louis XIV, yang dikenal sebagai Madame Deficit, akibat gaya hidupnya yang boros dan mewah, terjadi di Indonesia. Perempuan Indonesia harus cerdas dan menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sehingga tidak perlu ada lagi istri yang ikut terjebak dan terbawa perilaku korupsi suaminya.