Pro-Kontra Kelanjutan Tahapan Pemilihan Mencuat

 

PERMINTAAN penundaan Pilkada 2020 terus disuarakan beberapa elemen masyarakat karena dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru covid-19. Namun, pemerintah tetap kukuh melanjutkan proses pilkada.

Langkah pemerintah pun mendapat dukungan sejumlah pihak. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberikan alasan-alasan mengapa Pilkada 2020 sebaiknya tidak ditunda.

Peneliti senior LSI Denny JA Ikram Masloman mengatakan pelaksanaan pilkada hanya perlu penyesuaian dalam beberapa hal.

Ikram menyebut alasan pertama adalah legitimasi. Daerah yang dipimpin pelaksana tugas (plt) akan semakin banyak jika pilkada ditunda. Di Februari 2021 saja, ada 209 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan.

“Tentu mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ini, kewenangannya tidak sebesar mereka yang ditunjuk defi nitif publik,” jelas Ikram dalam saat memaparkan kajian LSI Denny JA di Jakarta, kemarin.

Kemudian, alasan proporsi. Dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, ada 44 yang masuk ke zona merah atau hanya 16,3%.

Menurut Ikram, pilkada di zona merah tersebut masih bisa dilaksanakan dengan perlakuan khusus. Misalnya, pengerahan massa oleh calon kepala daerah tidak boleh dilakukan lebih dari lima orang.

Selanjutnya, ada ketidakpastian hukum dan politik di tengah masyarakat apabila pilkada ditunda sampai covid-19 berakhir. “Pilkada telalu penting jika disandarkan pada situasi yang belum pasti,” ujar Ikram.

Di lain pihak, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Eman Suryaman meminta pemerintah fokus meng utamakan kesehatan rakyat dan menunda pelaksanaan pilkada serentak hingga masa pandemi dapat dikendalikan. Pemerintah pun bisa punya waktu mempersiapkan pilkada yang bebas dari politik uang.

“PBNU memberikan masuk an kepada pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda pilkada serentak dan meminta merelokasikan anggaran pilkada untuk tangani pandemi dan sosial masyarakat,” ungkap Eman dalam sebuah diskusi daring, kemarin.

Di kesempatan yang sama, pengamat otonomi daerah Djoe hermansyah Djohan menilai kondisi pandemi covid-19 saat ini tidak sehat untuk gelaran pilkada yang memperkuat otonomi daerah. Otonomi daerah meliputi adanya keadilan (stabilitas), penguatan demokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan ekonomi, serta pelayanan publik yang baik. (Tri/Sru/P-2)