Rawat Kerukunan di Tengah Kemajemukan

 

KEBINEKAAN dalam masyarakat Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai kekuatan bangsa. Di tengah dinamika sosial dan politik global, kemajemukan bangsa, termasuk keberagaman agama, tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap hidup rukun, saling mengayomi, dan melindungi sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara virtual, kemarin.

Rakornas FKUB 2020 ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri serta para pengurus FKUB tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Jokowi mengungkapkan kerukunan antarumat beragama di Tanah Air tidak muncul secara tiba-tiba. “Kerukunan itu merupakan hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran,” ujar kepala negara.

Kerukunan yang telah lama terbentuk selama ini merupakan hasil ikhtiar bersama dan perjuangan bersama untuk mewujudkan kehidupan yang saling menghormati.

Seluruh masyarakat selama ini sepakat untuk tidak memberi ruang bagi tumbuhnya rasa curiga yang memicu berkembangnya benih-benih permusuhan hingga pada akhirnya memecah belah persatuan dan persaudaraan.

Atas dasar itu, kepala negara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama, terlebih yang tergabung dalam FKUB yang tidak pernah lelah merawat kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat.

Wapres Ma’ruf Amin menambahkan para tokoh agama dinilai mempunyai peran besar dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. “Kerukunan antarumat beragama merupakan unsur utama dalam kerukunan nasional. Tugas penguatan kerukunan umat beragama di samping dilakukan pemerintah, juga dilakukan para tokoh agama,” katanya.

Ma’ruf menjelaskan dibentuknya FKUB tak lepas terjadinya ketegangan antarumat beragama beberapa dekade sebelumnya. Konflik ini umumnya terjadi karena adanya pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya. (Dhk/Che/P-1)