Sosialisasi AN Digesa

 

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan ujian nasional (UN) tahun ini dan menggantikannya dengan asesmen nasional (AN) guna mengukur ketercapaian pendidikan nasional. Untuk menghindari gejolak, apalagi bertepatan dengan masa pandemi covid-19, diharapkan sosialisasinya tidak menimbulkan kegaduhan sekolah.

“Sebuah kebijakan publik harus dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mencuatkan kegaduhan. Jika AN hendak diimplementasikan pada Maret atau April 2021, mesti dilakukan sosialisasi dengan baik ke sekolah, guru, juga para orangtua,” ujar Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Agus Sartono pada webinar di Jakarta, kemarin.

Agus menambahkan seluruh stakeholder pendidikan harus mengetahui secara utuh. Pasalnya, jika terjadi informasi yang tidak memadai antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, dikhawatirkan bisa menimbulkan kegaduhan.

Agus yang juga guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan sebuah kebijakan publik sebaiknya dilakukan uji publik sehingga dapat menjadi milik publik, apalagi kebijakan dalam bidang pendidikan yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

Sejauh ini, menurut Agus, pihak pelaksana AN dari Kemendikbud tengah menyiapkan pelaksanaannya secara baik. Dia mengutarakan pekan lalu pihaknya telah bertemu dengan tim Kemendikbud untuk mematangkan persiapan AN tersebut.

Pada kesempatan sama, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga meminta Kemendikbud dapat menyiapkan produk kebijakan publik seperti AN ini secara komprehensif dan lengkap. “Saya akan cek ulang kepada daerah dan kepala dinas pendidikan, apakah mereka memahami asesmen kompetensi minimum (AKM) yang kini diubah menjadi AN,” cetusnya. Ferdiansyah juga mempertanyakan anggaran AN yang fantastis yakni mencapai Rp1,4 triliun.

Kabar burung

Sebagai kebijakan baru, AN harus disosialisasikan dengan gencar. Menurut Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta M Husin, sosialisasi tentang AN harus terus dilaksanakan guna memberi pemahaman kepada sekolah, guru, siswa, serta orangtua siswa.

Bahkan dia mengaku terkejut dengan adanya ajakan try out untuk melaksanakan AKM/AN oleh sejumlah pihak melalui pesan Whatsapp.

Salah satu isinya ialah ‘Sukses Masuk SMA Favorit Siap Asesmen Kompetensi Minimum (Pengganti UN)’. Selain itu, Husin juga mendapat buku yang beredar tentang AKM, Sikat AKM. Dia pun mengaku heran telah terjadi salah kaprah pemaknaan AN pengganti UN tersebut.

Elindra Yetti, perwakilan orangtua siswa SMA di Jakarta, berharap pemerintah segera mengadakan sosialisasi tentang AN. Menurut dia, di benak para orangtua kebanyakan masih tersimpan memori kuat tentang UN yang kini terkesan diganti AN.

”Jadi harapan kami diberi penjelasan karena banyak orangtua yang masih mengejar lembaga bimbel seperti UN dulu guna hadapi AN. Kami belum paham betul apa yang menjadi tujuan AN ini,” pungkasnya.(H-1)