Tunda Belajar Tatap Muka

 

KONDISI pandemi covid-19 yang belum mereda membuat dinas pendidikan di berbagai provinsi memutuskan menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) hingga waktu yang belum ditentukan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, rencana PTM pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan berdasarkan persyaratan ketat demi melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik. Syarat itu antara lain penentuan pemberian izin tidak lagi didasarkan pada peta zonasi risiko dari Satgas Penanganan Covid-19, tetapi oleh izin pemerintah daerah, kantor wilayah atau Kementerian Agama, dan dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orangtua. Satuan pendidikan juga harus memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah dan perwakilan orangtua.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI, misalnya, tetap memberlakukan pembelajaran dari rumah. "Prioritasnya adalah kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. PTM belum dapat dilaksanakan sehingga seluruh sekolah tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah (BDR)," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, kemarin.

Pihaknya juga mempersiapkan laman Siap Belajar untuk menilai sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Hasil penilaian akan dijadikan dasar bagi dinas pendidikan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dapat melaksanakan pembelajaran campuran yang mengombinasikan PTM dan BDR.

Penundaan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan lainnya, juga berbagai dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota. "Penundaan ini berlaku untuk tingkatan sekolah di bawah kewenangan provinsi yaitu SMA sederajat, sedangkan untuk tingkatan TK, SD, dan SMP menjadi kewenangan kabupaten atau kota," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Yusuf Effendi.

Di Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Soleh menjelaskan awalnya PTM untuk SLB dijadwalkan pada 4 Januari 2021, sedangkan SMA/SMK 6 Januari. Namun, seiring terus melonjaknya kasus covid-19, PTM ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. "Untuk peserta didik jenjang SMK yang sedang praktik, tetap dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan," terangnya.

Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selain melalui metode daring, pembelajaran dari rumah juga akan menggunakan layanan siaran radio FM lokal. "Mulai Senin-Kamis, siswa bisa mengikuti pembelajaran melalui siaran radio yang dibimbing oleh pendidik yang telah mengikuti pelatihan," ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Himan Haris.

Kondisi berbeda terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pendidikan NTT Linus Lusi mengatakan siswa SD kelas 4 sampai kelas 6 dapat mengikuti metode belajar dari rumah dan tatap muka terbatas. Jumlah yang mengikuti PTM di perkotaan dibatasi sampai 18 siswa per kelas. "Untuk kegiatan belajar mengajar di desa, seluruh siswa boleh masuk sekolah seperti biasa," ungkapnya.

 

Vaksinasi

Bupati Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Nikson Nababan mengatakan PTM akan dimulai jika peserta didik dan tenaga pengajar sudah divaksin covid-19 terlebih dahulu. "Saya berharap pemerintah segera memvaksinasi tenaga pengajar dan siswa," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Khabib Mualim mengatakan munculnya surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang permintaan penundaan PTM dan kondisi labolatorium yang penuh membuat pelaksanaan tes usap untuk guru dan tenaga kependidikan ikut tertunda. Sebelumnya, Dinkes Temanggung telah menjadwalkan tes usap bagi 9.000 guru dan tenaga kependidikan di wilayah itu sejak akhir 2020. (DY/RF/MY/JH/BB/TS/X-11)