UU Cipta Kerja Pacu Kinerja UMKM

 

ASISTEN Deputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi mengatakan, UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan terobosan yang dibuat pemerintah untuk mendukung geliat UMKM di Tanah Air. Melalui produk hukum itu, diharapkan pula akan banyak UMKM yang naik kelas dan mampu bersaing.

“Kita tahu sektor mikro yang jumlahnya sangat besar itu sifatnya masih informal, itu ciri negara tidak maju. Karena itu, mereka harus dibuat formal. UU 11/2020 ini merupakan terobosan dan salah satunya mengatur kemudahan, perlindungan Koperasi dan UKM, diatur di Bab V pasal 85-104,” jelasnya dalam webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Mendorong Daya Saing UMKM dan Koperasi Menuju Indonesia Maju dan Unggul, kemarin.

Iwan mengatakan, rentetan pasal dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi ialah mengenai basis data tunggal, pengelolaan data terpadu, kemitraan UMKM, kemudahan perizinan, adanya dana alokasi khusus (DAK) untuk UMKM, layanan bantuan hukum, 40% belanja barang/jasa pemerintah yang harus merupakan produk UMKM, pendampingan, pembinaan pencatatan pembukuan, hingga ketentuan kewajiban tempat 30% bagi UMKM di wilayah tertentu.

Menyoal basis data tunggal, sambung Iwan, nantinya data tentang UMKM merupakan tanggung jawab penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai walidata, didampingi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Itu karena saat ini data mengenai UMKM acap kali berbeda dari satu instansi dengan instansi lainnya.

Kemudian soal pengelolaan terpadu, nantinya akan ada klaster khusus bagi UMKM, mulai dari perizinan hingga sertifi kasi dan penempatan lokasi yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Pada pengelolaan terpadu itu, diharapkan adanya dukungan dari institusi pendidikan di tiap wilayah. Lalu mengenai kemitraan, dalam UU No 11/2020, pemerintah menginginkan UMKM dapat menjadi pemain utama dalam rantai pasok, tidak sekadar pendukung.

Ekosistem digital

Di kesempatan terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan koperasi yang masuk ekosistem digital masih sangat rendah, baru sekitar 906 koperasi atau 0,73% dari 123 ribu koperasi aktif. Karena itu, transformasi digital koperasi harus dipercepat sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lainnya.

“Saat ini menjadi momentum modernisasi koperasi, momentum untuk menyejajarkan koperasi dengan badan usaha lainnya, momentum untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan rasional untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Teten dalam Pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital, di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Ia mengatakan, pada saat pandemi covid-19, sudah terbukti UMKM yang terhubung dengan platform digital yang mampu bertahan. Data menunjukkan, penjualan di kuartal kedua, pengguna platform digital omzetnya meningkat 26% dibandingkan tahun lalu, sedangkan yang tidak terhubung dengan platform digital mengalami penurunan. (Des/E-2)