UU Cipta Kerja Permudah Pelaku UMKM

 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan terkait perizinan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia memastikan bahwa perizinan dapat dilakukan lewat daring dan persyaratannya juga tidak akan memberatkan pelaku UMKM.

“Perizinan usaha, selain daftarkan online atau daring, juga NIB (nomor induk berusaha) itu hanya diberikan cukup satu saja untuk semua jenis usaha. Ini juga menyangkut izin edar, termasuk sertifikasi halal. Kita untuk sertifikasi halal juga sudah kita gratiskan,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Hal itu nantinya akan diperkuat melalui peraturan pemerintah (PP) yang saat ini tengah disusun Kemenkop UKM. Selain itu, PP ini juga nantinya akan memberikan jaminan hukum bagi para pelaku UMKM.

Teten menegaskan bahwa Kemenkop UKM ditargetkan untuk menyelesaikan PP ini sampai November 2020. Karena itu, saat ini pihaknya sudah menyusun timeline dan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut menyusun PP ini.

Dia optimistis UU Cipta Kerja klaster UMKM dan koperasi tidak mendapat respons negatif. Teten melihat UU Cipta Kerja dapat dijadikan landasan hukum untuk arus utama UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Rulli Nuryanto menambahkan terdapat 10 substansi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini tengah dibahas Kemenkop UKM.

Ke-10 substansi tersebut yakni kegiatan usaha koperasi, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, kriteria usaha mikro kecil dan menengah, persyaratan, dan tata cara perizinan berusaha, basis data tunggal, pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil, kemitraan, dan perizinan tunggal;

Selanjutnya ialah kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan, hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dan/atau fasilitas ekspor.

Yang terakhir ialah penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik dan besaran alokasinya.

“Pembahasan RPP ini masih berlangsung dan akan kita sempurnakan sampai nanti batas waktu November 2020 harus selesai,” pungkas Rulli.

Minat investor

Secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan minat investor tetap tinggi pascapengesahan UU Cipta Kerja.  Bahlil membeberkan sudah ada 153 perusahaan yang tertarik berinvestasi. Mereka, katanya, berasal dari berbagai negara.

“153 perusahaan itu dari berbagai negara. Seperti Korea, Taiwan, Jepang, China, ada dari Eropa juga. Ada juga pengusaha dari dalam negeri, tidak hanya dari luar negeri,” ungkapnya.

Bahlil menyebut, selama ini salah satu hambatan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia karena rumitnya perizinan yang ada.

Bahlil optimistis bahwa pengesah­an omnibus law menjadi solusi atas permasalahan izin investasi selama ini dan seiring membuka lapangan kerja yang luas. (Try/Ins/E-3)