Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

DEN: Perlu pola distribusi tertutup untuk BBM dan LPG subsidi

Jakarta () – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi perlu dilakukan dengan pola tertutup agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ekonomi pasar tidak bisa diterapkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, sehingga perlu strategi subsidi yang tepat sasaran.

"Apabila pola distribusi energi masih terbuka seperti ini, maka akan terjadi permasalahan yang berulang ke depannya. Perlu ide atau solusi untuk dilakukan distribusi secara tertutup," kata Satya saat menjadi narasumber dalam diskusi Indonesia Business Forum dengan tema "Subsidi BBM Membengkak, Penyimpangan Merajalela, Rakyat Menderita" .

Hadir pula dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, dan pengamat energi Kurtubi.

Data per Maret 2022, kata dia, telah terjadi kelebihan kuota BBM subsidi di 25 dari 34 provinsi. "Over kuota ini akan membebani keuangan negara, sehingga perlu adanya langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.

Satya juga mengatakan dengan disparitas tinggi harga minyak solar subsidi dan nonsubsidi yang mencapai Rp8.550 per liter, maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadi penyalahgunaan dikarenakan pasokan yang terbatas, sedangkan permintaan tinggi.

Meski, lanjutnya, ​​​​​penggunaan BBM subsidi sebenarnya sudah diatur yakni kendaraan bermotor perseorangan roda empat maksimal 60 liter per hari, sedangkan kendaraan angkutan orang atau barang roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.

"Kelangkaan BBM bersubsidi ini menjadi tugas kita bersama. Saya tidak yakin BPH Migas bisa sendirian melakukan pemeriksaan ke seluruh SPBU di Indonesia dengan SDM yang terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem terpadu dan melibatkan pemerintah daerah serta aparat hukum," ujar Satya.

Satya Widya juga menjelaskan saat ini sudah ada Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Sesuai beleid itu kondisi krisis terjadi apabila pasokan tidak terjamin, sedangkan apabila infrastruktur yang terkena misalnya terjadi kebakaran, maka menjadi darurat.

DEN pun telah melakukan beberapa rapat koordinasi dengan melibatkan Bareskrim Polri dan BIN yang bertujuan mencegah potensi krisis sekaligus menyosialisasikan Perpres 41/2016.

Baca juga: Terbanyak dikonsumsi, DEN minta pasokan Pertalite dijaga

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2022