Wapres: Ekonomi maju jika 10 persen penduduk merupakan pelaku usaha

CKB Group tangani jasa logistik PT Vale Indonesia

Kemendag lepas ekspor perdana pinang ke Arab Saudi

PT PP dukung pengembangan desa wisata di lima destinasi pariwisata

GM dapat kontrak buat SUV untuk keamanan diplomatik AS

Dolar AS menguat dipicu ketidakpastian atas krisis utang Evergrande

Perekonomian Banten kembali tumbuh positif

Toyota Yaris WRC Returns to Home Roads for an Autumn Rally Finland

Xilinx and NEC Accelerate Next-Generation 5G Radio Units for Global Deployment

Mitsui Chemicals Teams up With NEC and dotData to Trial AI-based Price Change Forecasting for Market-Sensitive Products

Gradiant Mencapai Pertumbuhan Yang Kuat Di Seluruh Asia di Pengolahan Air Cleantech selama Pandemi

BI: Peningkatan kredit UMKM wujud optimisme saat pandemi

Airlangga: Realisasi KUR capai Rp183,78 triliun per 20 September

Rupiah ditutup terkoreksi masih dipengaruhi sinyal tapering The Fed

Moonstake Joins Hyper Protect Accelerator, A Startup Incubator Program of IBM

Justin Sun: Preserve the Blockchain Spirit of Compliance and Transparency

Fujitsu Sources 100% of Energy Needs for Global HQ from Renewables

Kemenperin: Kawasan Peruntukan Industri dorong ekonomi daerah

Chengxin China akan berinvestasi dalam proyek lithium di Indonesia

Agilex Biolabs Announced as Citeline Award Finalist for COVID-19 Vaccine Toxicology Preclinical Research

Animoca Brands uses Blockpass’ On-chain KYC(TM) to verify NFT prize winners

Pelumas ECSTAR punya varian baru untuk motor dan mesin kapal

Honda and Google Collaborate on In-vehicle Connected Services

LPEI danai Rp50 Miliar ke PT Sarinah dukung UMKM Go Global

Produksi baja global anjlok pada Agustus, pertama kali dalam setahun

StanChart sebut krisis Evergrande tidak kurangi antusiasme untuk China

ACROMEC’s associated Life Science Incubator launches Co-working Labspace

Dolar AS tergelincir terseret meningkatnya sentimen risiko global

FBS Trader App Shows a Perfect Example of Economic Calendar

Perbankan diminta lindungi nasabah dari serangan siber

DFW: Ubah paradigma regulasi tata kelola awak kapal perikanan

Selama ini sistem dan mekanisme rekrutmen awak kapal perikanan sangat tidak transparan, penuh tipu daya, informal, adanya praktik percaloan dan adanya pungutan kepada calon awak kapal perikanan

Jakarta () – Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menginginkan adanya perubahan paradigma regulasi yang berhubungan dengan tata kelola awak kapal perikanan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33/2021.

"Paradigma perlindungan awak kapal perikanan belum banyak berubah dalam aturan tersebut karena hanya sedikit memperbaiki aspek perlidungan tenaga kerja yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33/2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan merupakan penggabungan beberapa peraturan sebelumnya, di mana salah satu yang diatur adalah mengenai tata kelola awak kapal perikanan.

Abdi mengingatkan bahwa salah satu permasalahan dalam tata kelola pengawakan selama ini adalah tentang rendahnya transparansi dan keadilan sistem rekruitmen.

"Selama ini sistem dan mekanisme rekrutmen awak kapal perikanan sangat tidak transparan, penuh tipu daya, informal, adanya praktik percaloan dan adanya pungutan kepada calon awak kapal perikanan," katanya.

Oleh karena itu, dia menyayangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut tidak mengatur tentang ketentuan rekrutmen awak kapal perikanan yang bersifat adil.

"Perlu ada pengaturan jika perekrutan dilakukan langsung oleh pemilik kapal atau perusahaan dan perekrutan yang dilakukan oleh agen," kata Abdi.

Ia mengemukakan, jika perekrutan menggunakan agen, pemilik kapal/perusahaan harus memiliki perjanjian atau kontrak tertulis resmi dengan agen yang mencakup penyediaan layanan perekrutan.

Pemilik kapal atau perusahaan, lanjutnya, harus memastikan bahwa awak kapal perikanan yang direkrut dan ditempatkan oleh agen tersebut memahami dan menyetujui persyaratan kerja mereka secara sukarela dan tanpa ancaman hukuman.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia Laode Hardian mengatakan bahwa saat ini operasional dan pergerakan kapal perikanan dalam negeri dilakukan melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tangkahan.

"Tak jarang, kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan tidak memenuhi aspek perizinan, pengawakan, aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan logistik yang mencukupi dan akhirnya berakibat timbulnya masalah awak kapal perikanan, nakhoda, pemilik kapal atau perusahaan," kata Laode.

Untuk memastikan kondisi kerja yang layak diatas kapal perikanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan terpenuhinya aspek K3 diperlukan mekanisme dan aturan inspeksi bersama diatas kapal perikanan.

"Inspeksi bersama ini perlu dilakukan oleh otoritas Syahbandar Pelabuhan Perikanan, unit kerja Ketenagakerjaan dan unit kerja Perhubungan," katanya.

Ia berpendapat bahwa ketiadaan inspeksi bersama di kapal perikanan selama ini menyebabkan mencuatnya sejumlah kecelakaan, kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan peneln awak kapal perikanan di kapal ikan domestik.

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021