Toyota Yaris WRC Returns to Home Roads for an Autumn Rally Finland

Xilinx and NEC Accelerate Next-Generation 5G Radio Units for Global Deployment

Mitsui Chemicals Teams up With NEC and dotData to Trial AI-based Price Change Forecasting for Market-Sensitive Products

Gradiant Mencapai Pertumbuhan Yang Kuat Di Seluruh Asia di Pengolahan Air Cleantech selama Pandemi

Moonstake Joins Hyper Protect Accelerator, A Startup Incubator Program of IBM

Justin Sun: Preserve the Blockchain Spirit of Compliance and Transparency

Fujitsu Sources 100% of Energy Needs for Global HQ from Renewables

Kemenperin: Kawasan Peruntukan Industri dorong ekonomi daerah

Chengxin China akan berinvestasi dalam proyek lithium di Indonesia

Agilex Biolabs Announced as Citeline Award Finalist for COVID-19 Vaccine Toxicology Preclinical Research

Animoca Brands uses Blockpass’ On-chain KYC(TM) to verify NFT prize winners

Pelumas ECSTAR punya varian baru untuk motor dan mesin kapal

Honda and Google Collaborate on In-vehicle Connected Services

LPEI danai Rp50 Miliar ke PT Sarinah dukung UMKM Go Global

Produksi baja global anjlok pada Agustus, pertama kali dalam setahun

StanChart sebut krisis Evergrande tidak kurangi antusiasme untuk China

ACROMEC’s associated Life Science Incubator launches Co-working Labspace

Dolar AS tergelincir terseret meningkatnya sentimen risiko global

FBS Trader App Shows a Perfect Example of Economic Calendar

Perbankan diminta lindungi nasabah dari serangan siber

LPS: Transformasi digital bisa jadi pemicu kebangkitan BPD

Airlangga minta pelaku usaha manfaatkan kredit murah, pulihkan usaha

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP announces key executive appointments and ramping up of AFMG German innovation hub to reinforce its ESO presence

Gala Games Joins World Esports and Gaming Summit – Asia as Headline Sponsor

First Time in the World, Honda Launches the All-New Honda BR-V in Indonesia with Totally New Design and More Advanced Features

PT KCIC lakukan langkah mitigasi untuk cegah banjir

Corinium Presents: CISO Online ASEAN

Nissan uji daur ulang motor kendaraan listrik

Pendapatan Hyundai – Kia turun imbas krisis chip

Evergrande terlilit masalah finansial, Hengchi 7 sulit diproduksi

DPR: Jangan sampai kawasan perhutanan sosial beralih jadi perkebunan

Ketika hutan digunakan peruntukannya untuk kepentingan lain, seperti perkebunan, pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang, maka dibuatlah tanah pengganti

Jakarta () – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa program kawasan perhutanan sosial pada masa mendatang jangan sampai beralih menjadi daerah untuk perkebunan karena akan merusak kelestarian hutan itu sendiri.

"Yang saya khawatirkan, perhutanan sosial dalam kurun waktu 5 -10 tahun ke depan hutannya jadi hilang, dan yang ada adalah perkebunan sosial," kata Dedi Mulyadi dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Dedi berharap hal itu tidak terjadi, terlebih aspek pertama dari tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah untuk menjaga hutan dan menjaga lingkungan hidup.

Ia mengingatkan urusan yang menyangkut masalah hutan bukan hanya sekadar urusan yang bersifat administratif saja, karena suatu bencana akibat rusaknya hutan tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan administratif apapun.

"Yang mejadi titik fokus kita adalah masalah penggantian dari penggunaan hutan yang esensinya ditujukan untuk tetap menjaga keberadaan hutan. Ketika hutan digunakan peruntukannya untuk kepentingan lain, seperti perkebunan, pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang, maka dibuatlah tanah pengganti," ujar Dedi.

Ia mempertanyakan ketika penggantiannya (sesuai dengan undang-undang yang baru) dalam bentuk uang, apakah nilai penggantian itu akan sepadan luas lahan hutan yang dipakai dengan besaran jumlah uang pengganti tersebut.

Dedi menilai besaran nominal pengganti yang ada saat ini angkanya sangat rendah dibanding hilangnya sebuah kawasan hutan. Ia juga mengimbau agar pemerintah tidak lagi memberikan kompensasi kepada orang-orang yang sejak awal tidak memiliki niat baik terkait pemanfaatan lahan kawasan hutan.

Dedi menyampaikan pula bahwa secara administratif perhutanan sosial tujuan dasarnya berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat keadilan sosial, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus mendapatkan manfaat dari hutan tersebut dalam bentuk redistribusi tanah.

"Secara administratifnya baik, tetapi dari sisi aspek teknis pelaksanaannya KLHK tidak memiliki cukup orang untuk melakukan pengawasan di lapangan," ujarnya.

Baca juga: Realisasi perhutanan sosial capai 4,7 juta ha sampai Agustus 2021

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021