PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

Indodax: Developer aset kripto dalam negeri tak kalah inovatif

Dolar AS tergelincir terhadap hampir semua mata uang utama

BSI UMKM Center, mudahkan pelaku usaha pasarkan produk

Pakar sebut penurunan kredit berisiko BNI sebagai indikator positif

Pemerintah serap Rp11 triliun dari lelang sukuk awal tahun

Rupiah Rabu pagi menguat 2 poin

Bank Dunia turunkan proyeksi pertumbuhan global 2022 jadi 4,1 persen

Dolar melemah setelah kesaksian Powell, mata uang berisiko menguat

Rupiah menguat dipicu pesimisnya data tenaga kerja AS

DJP sebut PPh Final dari pengungkapan sukarela capai Rp125,52 miliar

Realisasi pendapatan APBD Jawa Tengah 2021 capai Rp26,578 triliun

Dirut LPDB-KUMKM ungkap strategi pembiayaan dana bergulir tahun 2022

Indef: Dana PEN kesehatan perlu diperkuat guna tangkal dampak Omicron

Yuan berbalik menguat 89 basis poin menjadi 6,3653 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 21 poin

Dolar menguat di perdagangan Asia jelang data inflasi AS

Ketika pebasket sombong hampir kalah lawan pegawai BNI

Menko Airlangga: Program prioritas PEN digenjot sejak awal tahun

DPR: Wacana kenaikan tarif KRL tidak tepat saat ini

Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikkan tarif

Jakarta () – Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line yang ada pada saat ini, bila jadi direalisasikan maka dinilai tidak selaras dengan semangat kebijakan untuk menggalakkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat.

"Kenaikan tarif berpotensi melemahkan semangat masyarakat menggunakan moda transportasi umum masal. Ini tidak sesuai dengan kampanye pemerintah terkait peningkatan kesadaran penggunaan angkutan umum massal perkotaan dan non motorized transportation (NMT) pada hari kesehatan Internasional yang diperingati setiap 7 April," kata Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut Toriq, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL Commuter Line karena berbagai pertimbangan seperti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng.

Selain itu, ujar dia, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat dampak pandemi COVID-19.

"Pandemi belumlah usai, bahkan ada potensi varian baru COVID-19, yang hadirkan ancaman gelombang ketiga. Seharusnya pemerintah menambah subsidi atas moda transportasi umum ini, daripada berwacana untuk menaikkan tarif," kata Toriq.

Ia mengingatkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi penurunan pengguna KAI Commuter Line, yaitu untuk wilayah operasi Jabodetabek turun sebanyak 19,6 persen dibanding jumlah pengguna KRL Jabodetabek sepanjang tahun 2020..

"Akibat pandemi, hampir 20 persen jumlah pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek turun pada tahun 2021. Namun potensi kenaikan ke depan cukup besar, mengingat sebagian masyarakat mengaku tidak punya pilihan lain sebagai transportasi dengan akses cepat dan lebih nyaman," sebut Toriq.

Ia menambahkan masyarakat sangat mengapresiasi KAI dengan berbagai pencapaian kinerja dan upaya inovasi serta modernisasi layanan KRL Commuter Line di masa pandemi sehingga jangan apresiasi ini dapat berubah karena wacana kenaikan tarif.

Baca juga: Kemenhub masih kaji penyesuaian tarif KRL

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2022