SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

FK2PT: Kebijakan kelautan perikanan jangan maju mundur

Jakarta () – Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkap (FK2PT) mengutarakan harapannya agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan maju mundur tetapi harus teguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua FK2PT Agus Suherman dalam rilis di Jakarta, Rabu, mengutarakan harapannya agar KKP tidak maju mundur dengan banyak kebijakan yang berubah-ubah.

"Contohnya kebijakan alat tangkap cantrang yang awalnya ditutup, kemudian dibuka dengan penggantian nama jaring berkantong," ujar Agus.

Ia menyadari kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang, ekspor benih bening lobster, Undang-Undang Cipta Kerja, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kebijakan terbaru KKP terkait dengan penangkapan ikan terukur dan Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ia melanjutkan kebijakan PNBP juga mengundang reaksi protes dari nelayan dengan adanya kebijakan PNBP yang dikarenakan produktivitas kapal kurang optimal.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya menyarankan produktivitas sebagai hal utama yang perlu diperhatikan.

"Produktivitas itu sangat tergantung pada kebijakan yang dibangun. Perlu dibangun dulu goal (sasarannya) yaitu agar nelayan sejahtera, didukung adanya potensi sumber daya ikan," kata Agus.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Prof Suradi Wijaya Saputra menyampaikan bahwa permasalahan pada sektor perikanan tangkap dapat diatasi dengan sistem data yang baik.

"Pendataan merupakan hal yang paling penting, karena tanpa adanya data maka semua hal terkait dengan pengelolaan dan kebijakan perikanan tangkap hanya akan menjadi omong kosong," ujarnya. 

Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Billahmar menyampaikan persoalannya selama ini ada perbedaan perspektif pengelola dan pemanfaat mengenai potensi dan produksi perikanan tangkap.

"Sekarang muncul tiga jurus penarikan PNBP dengan target Rp12 triliun melalui Peraturan Pemerintah yang baru, praproduksi akan ditinggalkan, rencana berikutnya pascaproduksi, dan ada lagi sistem kontrak melalui pencatatan perikanan terukur. Jadi ini perlu kita kaji lebih jauh, jangan sampai sistem kontrak mengorbankan nelayan kita sendiri," kata Bilamar.

Baca juga: KNTI ingatkan regulasi PNBP perikanan perlu pertimbangkan banyak hal

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021