Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

IESR: Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan ketahanan iklim

Krisis iklim perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan manusia,

Jakarta () – Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang target penurunan emisi karbon di Indonesia masih belum selaras dengan kesepakatan Paris.

Program Manager Ekonomi Hijau IESR Lisa Wijayani mengatakan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 yang baru saja dirilis pemerintah cenderung memfokuskan pemulihan ekonomi ketimbang pemulihan iklim.

“Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mampu memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan didukung oleh ketahanan iklim yang sangat kuat," kata Lisa Wijayani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pemerintah akan menyampaikan dokumen NDC dan dokumen LTS-LCCR 2050 dalam pertemuan COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 31 Oktober sampai 12 November 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan kedua dokumen itu disusun berdasarkan kondisi realitas ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi demi mencapai Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju.

"Krisis iklim perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan manusia, kemajuan perekonomian, dan pemerataan sosial,” ujar Lisa.

IESR mengungkapkan dokumen LTS-LCCR 2050 masih menempatkan batu bara sebagai sumber listrik.

Baca juga: Menteri LHK minta Program Kampung Iklim diperbanyak

Hal itu terlihat dari masih adanya porsi yang besar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta mengandalkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) untuk menurunkan emisi.

Teknologi itu dipandang masih mahal dengan capital expenditure lebih besar dari 4.200 dolar AS per kilowatt. Terdapat pula faktor teknis dan ekonomis, sehingga kelayakannya dipertanyakan dibandingkan opsi pembangkit energi terbarukan.

Selain itu, penggunaan teknologi CCS/CCUS pada PLTU justru akan membuat biaya investasi di PLTU meningkat 74 persen yang berpengaruh terhadap kenaikan biaya pembangunan pembangkit listrik.

Kajian IESR berjudul deep decarbonization of Indonesia’s energy system: a pathway to zero emissions menemukan bahwa Indonesia bisa mencapai nol emisi di sistem ketenagalistrikan pada tahun 2045 dan sistem energi pada tahun 2050 dengan pemanfaatan 100 persen energi terbarukan.

Baca juga: Kepala Bappenas: Kolaborasi regional penting dalam upaya konservasi
Baca juga: Ketua DPPPI tegaskan pentingnya sinergi ketahanan iklim dan pangan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © 2021