PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

Indodax: Developer aset kripto dalam negeri tak kalah inovatif

Dolar AS tergelincir terhadap hampir semua mata uang utama

BSI UMKM Center, mudahkan pelaku usaha pasarkan produk

Pakar sebut penurunan kredit berisiko BNI sebagai indikator positif

Pemerintah serap Rp11 triliun dari lelang sukuk awal tahun

Rupiah Rabu pagi menguat 2 poin

Bank Dunia turunkan proyeksi pertumbuhan global 2022 jadi 4,1 persen

Dolar melemah setelah kesaksian Powell, mata uang berisiko menguat

Rupiah menguat dipicu pesimisnya data tenaga kerja AS

DJP sebut PPh Final dari pengungkapan sukarela capai Rp125,52 miliar

Realisasi pendapatan APBD Jawa Tengah 2021 capai Rp26,578 triliun

Dirut LPDB-KUMKM ungkap strategi pembiayaan dana bergulir tahun 2022

Indef: Dana PEN kesehatan perlu diperkuat guna tangkal dampak Omicron

Yuan berbalik menguat 89 basis poin menjadi 6,3653 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 21 poin

Dolar menguat di perdagangan Asia jelang data inflasi AS

Ketika pebasket sombong hampir kalah lawan pegawai BNI

Menko Airlangga: Program prioritas PEN digenjot sejak awal tahun

Keberadaan P3SRS apartemen di Surabaya dievaluasi

Penghuni apartemen resah karena aktivitas orang luar yang keluar masuk apartemen

Surabaya () – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mengevaluasi keberadaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) apartemen yang dinilai sebagian besar tak berfungsi.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya mendapatkan aduan dari penghuni apartemen Puri Mas di kawasan Gunung Anyar, karena organisasi itu menyewakan "short time" (sewa kamar per jam) terhadap beberapa unit apartemen tersebut.

"Penghuni apartemen resah karena aktivitas orang luar yang keluar masuk apartemen," katanya.

Menurut dia, jika ini terus terjadi, maka mereka khawatir privasi dan keamanan mereka terganggu dan tentunya berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba atau terorisme.

Selain itu, Komisi A juga menangkap keresahan warga penghuni aparteman karena keberadaan P3SRS atau organisasi yang menaungi para penghuni apartemen tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

"Warga menanyakan soal pertanggungjawaban keuangan dari pengelola. Paling tidak tiga bulan sekali dilaporkan ke warga. Dari pengembang sudah diserahkan ke P3SRS," ujarnya.

Menyikapi persoalan ini Komisi A DPRD mengutus tiga anggota Komisi A lain Arif Fathoni, Imam Syafi'i dan Josiah Michael untuk menghadiri Rapat Umum Luar Biasa (RULB) P3SRS dengan para penghuni pada 4 Desember 2021.

Sementara itu, anggota Komisi A Imam Syafi’i menambahkan, keberadaan rumah susun atau apartemen ada undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 Tahun 2021 tentang P3SRS.

"Ketika sudah diserahkan pemilik pengembang wajib membentuk P3SRS dalam waktu 6 bulan. Dan di Apartemen Puri Mas ini ternyata P3SRS-nya tidak amanah,” kata Imam.

Imam menegaskan, pihaknya akan mengecek apartemen lainnya di Surabaya terkait dengan kinerja P3SRS.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael mengatakan Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial yang kini masuk pembahasan akhir di DPRD Kota Surabaya, salah satunya mengatur pembekuan P3SRS.

"Raperda sudah hampir rampung. Kami optimistis dalam aktu dekat ini pembahasan raperda tersebut selesai," katanya.

Menurut dia, banyak poin-poin penting yang ada dalam rumusan Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial tersebut di nya, P3SRS yang murni dari warga dan dalam pengelolaan wajib terbuka, transparan dan dilaporkan secara rutin setiap bulannya kepada seluruh penghuni serta ditempelkan di tempat umum bersama.

Mengenai jika ada P3SRS yang nakal, Josiha menjelaskan, bahwa dalam raperda tersebut ada sanksi berupa pembekuan P3SRS dan dibentuk ulang dibawah pengawasan dinas terkait.

Salah seorang pelaku usaha rusun dan apartemen Dedy Prasetyo mengaku, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Raperda Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur pembentukan P3SRS.

"Kami minta dalam penyusunan Raperda Rusun itu melibatkan para pelaku usaha apartemen atau rusun," katanya.

 

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021