SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Kemenkop akan hapus NIK koperasi yang berpraktik pinjol ilegal

Jakarta () – Kementerian Koperasi dan UKM akan menghapus dan membatalkan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang telah dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.
 

“Lebih lanjut terhadap legalitas badan hukumnya, segera kami koordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pembubaran sehingga nantinya koperasi tersebut menjadi koperasi ilegal karena telah dibubarkan oleh pemerintah,” kata Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dalam keterangannya yang terima di Jakarta, Rabu.
 

Pihaknya disebut proaktif memerangi keberadaan praktik pinjol ilegal yang menggunakan kedok KSP karena dinilai dapat merusak citra baik koperasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia.

Kemenkop-UKM  telah melakukan pertemuan dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) sebagai tindak lanjut adanya sejumlah notaris yang membuat akta pendirian KSP yang dimanfaatkan untuk usaha pinjol ilegal.
 

Lebih lanjut, dari sejumlah notaris tersebut ada yang membuat 8 hingga 40 akta pendirian koperasi oleh salah seorang notaris dalam kurun waktu 2020 sampai 2021.
 

“Kami telah menyampaikan surat tertulis kepada PP-INI terkait data dan informasi nama notaris tersebut, yang selanjutnya dari PP-INI dapat mengambil langkah tegas dengan meminta keterangan dan informasi kepada sejumlah notaris terkait pendirian sejumlah Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan praktik usaha pinjaman online ilegal,” ujar dia.
 

Selain itu, terhadap sejumlah KSP yang telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pihaknya dinyatakan telah berkirim surat kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo.
 

“Kami mengusulkan agar dapat dilakukan penyesuaian persyaratan permohonan pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lingkup privat,” ujar Zabadi.
 

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yakni untuk ditambahkan persyaratan berupa pemenuhan ijin usaha simpan pinjam bagi KSP yang mengajukan permohonan pendaftaran PSE lingkup privat.

Baca juga: MUI tetapkan pinjol haram karena riba, mengancam, dan membuka aib

Hal serupa diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 yang menyatakan “koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
 

Usulan ini diajukan agar KSP yang menyodorkan permohonan pendaftaran PSE lingkup privat benar-benar telah memiliki ijin usaha simpan pinjam. Sehingga, dapat dilakukan proses identifikasi yang ketat sebelum mendapatkan TDPSE.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © 2021