Kesenjangan di Indonesia menyempit

KPR BRI Virtual Expo sukses catatkan 4.000 pengajuan

Peruri siap arungi 2022 dengan mematangkan transformasi digital

Tito Karnavian apresiasi realisasi APBD Riau nomor 4 nasional

Dolar turun bersama “yields” obligasi AS, namun naik untuk minggu ini

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur G20 dorong pemulihan global

UNCTAD: FDI global “rebound” kuat tetapi pemulihan sangat tidak merata

Rupiah Kamis pagi menguat 22 poin

Pelaku fintech nilai pandemi percepat akselerasi digital

BRI dapat penghargaan sebagai Bank Umum Penyalur KUR Terbaik 2021

Prudential dorong peningkatan literasi keuangan untuk anak-anak

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Rupiah Rabu pagi melemah 27 poin

Nilai tukar dolar AS naik dipicu lonjakan imbal hasil obligasi

2015-2021, penduduk miskin di Kalteng menurun

Dapat hibah, Baznas Kota Malang akan genjot pemasukan

Tekan inflasi, TPID Kota Cirebon gelar pasar murah selama 3 hari

PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

Kementerian Investasi bantu UMK Jawa Barat urus perizinan

Dengan memiliki NIB, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh beberapa manfaat lainnya, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, akses lebih mudah untuk pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta () – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan.

Sosialisasi digelar secara hybrid dari Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, Minggu (12/12) dan dihadiri langsung oleh lebih dari 180 UMK dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Dengan memiliki NIB, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh beberapa manfaat lainnya, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, akses lebih mudah untuk pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Tina Talisa menjelaskan secara teknis dan memandu langsung para peserta UMK dalam melakukan pengurusan NIB dengan menggunakan ponsel masing-masing.

Proses pengurusan NIB dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia yang telah dapat diunduh pada Google Playstore.

Penyelenggaraan sosialisasi sendiri merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada bulan November 2020 lalu.

Melalui UU CK tersebut, pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu kemudahan yang diberikan dengan berlakunya UU CK, yaitu pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.

Pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan NIB melalui perizinan online dengan menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko.

Melalui sistem tersebut, pengurusan NIB dapat dilakukan dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Hal itu merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Tina juga menyampaikan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada investor besar ataupun asing saja, akan tetapi juga pengusaha nasional dan UMKM di daerah-daerah.

"Buat kami di Kementerian Investasi, investor bukan hanya yang besar-besar, karyawan ratusan, dan lahannya berhektare-hektare. Apalagi kalau dipikir investor itu pasti asing, bukan sama sekali. Tetapi investor adalah orang yang mau menggunakan modalnya untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja. Jadi Bapak dan Ibu yang di sini, semua adalah investor," ujar Tina.

Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK dengan skala usaha rendah, berupa pemberian perizinan tunggal. Dengan demikian, NIB yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertfikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Lebih lanjut, Tina menjelaskan bahwa nantinya pelaku usaha akan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan sesi sosialisasi secara virtual kepada pelaku UMK, yaitu Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT), Sosialisasi Sertifikat Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021