IFAWG G20 bahas upaya perkuat dukungan pendanaan bagi negara miskin

Satgas BLBI sita aset barang jaminan obligor Santoso Sumali

LPS proyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga 8,9 persen pada 2022

LPS yakin “tapering” Fed tak akan timbulkan volatilitas drastis

LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan Bank Umum sebesar 3,5 persen

Yuan kembali anjlok 364 basis poin menjadi 6,3746 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi menguat 17 poin

Dolar AS hadapi minggu cerah, saat ekspektasi kenaikan suku bunga

Uang kripto Binance berharap Rusia bantu pertumbuhannya di regional

Dolar melonjak, bank sentral AS bersiap naikkan suku bunga lebih cepat

Rupiah Kamis pagi melemah 31 poin

Yuan anjlok 136 basis poin jadi 6,3382 per dolar setelah keputusan Fed

Dolar bertahan kuat di Asia, ketua Fed indikasikan kenaikan suku bunga

Fed kemungkinan naikkan suku bunga Maret, Powell janji perangi inflasi

Dolar menguat ke tertinggi lima minggu setelah keputusan kebijakan Fed

Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

Ketua Banggar soroti dampak kebijakan larangan ekspor batu bara

Akibat kebijakan pelarangan ekspor ini, kita tidak bisa menikmati berkah devisa. Padahal peluang devisa yang kita dapatkan dari ekspor batu bara 3 miliar dolar AS per bulan

Jakarta () – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti dampak yang dapat muncul dari kebijakan larangan ekspor batu bara selama Januari 2022, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

"Akibat kebijakan pelarangan ekspor ini, kita tidak bisa menikmati berkah devisa. Padahal peluang devisa yang kita dapatkan dari ekspor batu bara 3 miliar dolar AS per bulan," kata Said dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Hal itu, lanjut Said, belum menghitung pendapatan pajak dan bukan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Padahal dari sisi fiskal pendapatan negara, penerimaan devisa hasil ekspor tersebut dibutuhkan pada 2022 untuk membenahi fiskal akibat terkoreksi oleh beban pembiayaan utang yang besar akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, Said menilai pelarangan ekspor batu bara juga akan menjadi beban bagi para perusahaan perkapalan.

"Menurut hitungan para pelaku perkapalan, perusahaan akan terkena biaya tambahan penambahan waktu pemakaian atau demurrage yang cukup besar yaitu 20.000 dolar AS – 40.000 dolar AS per hari per kapal, yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor," kata Said.

Said menyampaikan, reputasi dan kehandalan Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia pun akan dipertanyakan. Berbagai komitmen pembelian batu bara dari Indonesia akan dipertanyakan dan eksportir batu bara pasti akan kena penalti akibat kebijakan penghentian pengiriman.

"Alih alih menikmati berkah kenaikan batu bara, mereka malah kena getah penalti dari buyer di luar negeri," ujar Said.

Konsumsi batu bara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan sejumlah produsen listrik swasta disadari memang naik pada 2021, sebab kegiatan sektor riil mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka COVID-19 di Tanah Air.

Bila pada 2020 konsumsi batu bara PLN bisa di bawah 100 juta ton, dan pada 2021 meningkat manjadi 115,6 juta ton, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara pada 2022 mencapai 119 juta ton.

"Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional melalui sejumlah produsen batu bara besar. Langkah ini penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional," kata Said.

Said berharap agar larangan kebijakan ekspor batu bara tidak berlangsung lama karena dinilai kurang baik bagi iklim usaha. Padahal, Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur.

"Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," kata Said.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2022