Kesenjangan di Indonesia menyempit

KPR BRI Virtual Expo sukses catatkan 4.000 pengajuan

Peruri siap arungi 2022 dengan mematangkan transformasi digital

Tito Karnavian apresiasi realisasi APBD Riau nomor 4 nasional

Dolar turun bersama “yields” obligasi AS, namun naik untuk minggu ini

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur G20 dorong pemulihan global

UNCTAD: FDI global “rebound” kuat tetapi pemulihan sangat tidak merata

Rupiah Kamis pagi menguat 22 poin

Pelaku fintech nilai pandemi percepat akselerasi digital

BRI dapat penghargaan sebagai Bank Umum Penyalur KUR Terbaik 2021

Prudential dorong peningkatan literasi keuangan untuk anak-anak

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Rupiah Rabu pagi melemah 27 poin

Nilai tukar dolar AS naik dipicu lonjakan imbal hasil obligasi

2015-2021, penduduk miskin di Kalteng menurun

Dapat hibah, Baznas Kota Malang akan genjot pemasukan

Tekan inflasi, TPID Kota Cirebon gelar pasar murah selama 3 hari

PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

KKP ajak generasi muda dalami hukum laut internasional

Saya mengajak seluruh mahasiswa dan mahasiswi, utamanya dari Fakultas Hukum di seluruh kampus untuk mendalami hukum internasional terutama hukum laut.

Jakarta () – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak generasi muda untuk memahami lebih dalam tentang hukum internasional khususnya hukum laut, mengingat Indonesia merupakan negara maritim.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa memahami hukum laut juga menjadi salah satu instrumen dalam mengawal maupun mengelola sumber daya kelautan Indonesia di masa depan.

"Saya mengajak seluruh mahasiswa dan mahasiswi, utamanya dari Fakultas Hukum di seluruh kampus untuk mendalami hukum internasional terutama hukum laut," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut Trenggono, diperlukan basis pengetahuan hukum internasional dan pemahaman isu lingkungan laut kontemporer untuk penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sehingga perlu adanya penguatan pembangunan SDM, terutama generasi muda yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang strategis.

Trenggono juga mengajak generasi muda untuk mengingat kembali perjuangan dalam memperjuangkan konsep Wawasan Nus mulai dari Deklarasi Djuanda sampai akhirnya Indonesia diakui sebagai negara kepulauan di Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.

Dengan mengetahui perjuangan tersebut, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, generasi muda dapat lebih menghargai dan menjaga warisan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

"Apabila batas-batas Republik Indonesia tidak pernah dideklarasikan, maka Indonesia tidak dapat mewarisi wilayah seperti yang sekarang ini. Untuk itu kita harus mempertahankan dan memanfaatkan wilayah NKRI tersebut," jelasnya.

Baca juga: KKP ingatkan kapal cantrang pasti akan ditindak tegas

Generasi muda, ujar dia, diharapkan menjadi salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dan berkontribusi dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

KKP juga termasuk pihak yang mendorong pengusulan Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan nasional untuk menghargai beliau sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan Rezim Negara Kepulauan di UNCLOS 1982.

Bangsa Indonesia memperingati Hari Nus setiap 13 Desember. Peringatan itu merupakan penghormatan kepada jasa Kabinet Juanda, yang pada 13 Desember 1957, mendeklarasikan batas kedaulatan laut nasional sepanjang 12 mil dari garis pantai terluar, dan terutama laut dalam menjadi wilayah kedaulatan Indonesia secara utuh.

Sebelumnya, Indonesia waktu itu menggunakan Ordinansi Belanda tahun 1939, untuk menentukan batas laut, teritorial Hindia Belanda adalah tiga mil diukur dari garis air surut dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan.

Deklarasi Juanda yang diumumkan kepada dunia pada 13 Desember 1957 tersebut, bertujuan untuk membendung kehadiran Angkatan Laut Belanda yang mondar-mandir di Laut Jawa. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaannya, dengan menghadirkan armada perang di laut pedalaman Nus.

Baca juga: Trenggono: KKP miliki tanggung jawab dalam upaya mitigasi bencana

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada 1982 konsep Wawasan Nus dianggap sepadan dengan konsep Archipelagic State menjadi bagian integral dari United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS).

Sejak saat itu, bentuk negara kepulauan mulai diakui dan dikenal dunia. Pengakuan ini juga berdampak positif bagi Indonesia di mana luas wilayah NKRI bertambah luas dua kali lipat lebih tanpa pertumpahan darah.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021