Westar launches first permissionless public chain, Starcoin

Mitsubishi Heavy Industries Engineering Partners in New Concession of Dubai Metro and Dubai Tram in Joint Venture with Keolis and Mitsubishi Corp.

TOYOTA GAZOO Racing Announces Four-Car Team and All-New Toyota GR DKR Hilux T1+ for Dakar 2022

United States Infrastructure Bill Brings Cardano Billionaire to Washington

Mandalika Circuit to have Multiplier Effect on Lombok Tourism

SDK and SDMC Nominate H. Takahashi as New President and CEO

NEC Iris Recognition Technology Ranks first in NIST Accuracy Testing

Cielo Maintains No. 1 Global Ranking on 2021 HRO Today’s RPO Baker’s Dozen

RUPSLB Waskita Karya setujui rencana “right issue”

Spritzer Joins Hands with NGOs and Pledges Aid for Vulnerable Groups Affected by COVID-19

Subaru incar penjualan mobil otonom level 2 untuk jalan biasa

Kurs rupiah Rabu pagi melemah tipis dua poin

Citilink raih penghargaan maskapai dengan penerapan prokes terbaik

Kemarin, Bahlil undang Eropa sampai transaksi digital banking melonjak

Dewan IMF bertemu bahas tuduhan peran Georgieva di skandal data China

Mazda BT-50 hadir dengan mesin diesel baru

Ford Branco Raptor dikabarkan akan hadir di 2022

BlackRock, HSBC, UBS, pembeli terbesar obligasi China Evergrande

Novation Wire’s Global Distribution Helps Clients Achieve Global Audience for Less

Nano Labs Completed Another Round of Equity Financing Raising Tens of Millions of US

MC Reaches Agreement with Denbury on CO2 Transport and Storage Operations for Fuel Ammonia Production

BOJ diperkirakan pertahankan stimulus di tengah risiko deflasi

HUMAN Protocol (HMT) Now Listed on Bitfinex

Pacific Green Signs Offer for Debt Finance for Its First Battery Energy Storage Development at Richborough Energy Park

VYSYN Ventures Launches $30 Million Gaming Fund

Nolan Bushnell Joins the Inaugural Edition of World Esports & Gaming Summit in Asia

CEKD IPO shares oversubscribed by 131.61 times

Enigma Labs Launches “DragonScape” Play-to-Earn Public ICO

DSFR Announces Its Strategic Partnership with Mycashbackworld to Bring Cryptocurrency to Mainstream Commerce

Olympus Strengthens Surgical Portfolio with the Launch of POWERSEAL Advanced Bipolar Surgical Energy Devices

KKP ungkap alasan ilmiah larang lalu lintas benih lobster bawah 5 gram

Jakarta () – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan alasan ilmiah guna melarang lalu lintas benih bening lobster (BBL) yang berukuran di bawah 5 gram seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021.

Profesor Riset Badan Riset dan SDM KKP, Profesor Ketut Sugama, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan tersebut bukan untuk menghalangi pelaku usaha melainkan untuk menjamin kegiatan budidaya BBL berjalan lebih optimal.

Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan hasil kajian, potensi hidup BBL ukuran di bawah 5 gram di luar daerah tangkapan masih sangat rendah.

"Salah satu fase kritis dalam kegiatan pembudidayaan lobster adalah pada tahapan pemeliharaan BBL sampai dengan ukuran 5 gram, dimana pada fase tersebut tingkat kelangsungan hidupnya masih rendah di bawah 30 persen," ujar Profesor Ketut Sugama.

Ia memaparkan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelangsungan hidup BBL ukuran di bawah 5 gram lain masih rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, cahaya, dan salinitas. Sedangkan benih lobster yang telah mencapai ukuran 5 gram ke atas, sudah lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.

"Jadi KKP membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Kita justru ingin proses budidaya ini berjalan optimal," katanya.

Ia juga mengemukakan, pada ukuran di atas 5 gram, tingkat kelangsungan hidup benih lobster untuk kegiatan budidaya di luar daerah tangkapan, menjadi lebih tinggi.

Sementara itu, ujar dia, tujuan kementerian yang dinakhodai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerbitkan aturan soal lobster salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan.

Baca juga: Menteri Trenggono: Pemanfaatan sumber daya ikan harus terukur

Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 terkait pengelolaan komoditas lobster sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

Menurut Abdul Halim, sejumlah prinsip itu lain berbasis kajian ilmiah, karena disadari bahwa stok lobster berada pada status kuning dan merah di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat.

Prinsip lainnya, ujar dia, adalah berbasis pada manajemen perikanan yang baik, serta penegakan hukum yang transparan dan adil.

Untuk itu, ujar dia, hal yang perlu dilakukan adalah menerjemahkan mandat Peraturan Menteri KP No. 17/2021 tersebut sesuai dengan kekhasan sumber daya yang tersedia, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, dan penegakan hukum yang terbuka dan adil ke dalam program kerja di tingkat pusat dan daerah sekitar WPP.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021