FCQ Launches Global Blockchain Real Estate Platform

EQIFI Launches Suite of Decentralized Financial Products Powered by a Global, Licenced Bank

Mitsubishi Shipbuilding Concludes Technical Cooperation Agreement with Namura Shipbuilding on LPG powered Very Large LPG/Ammonia Carrier Construction

Mitsubishi Shipbuilding Begins Verification Testing of Marine-based CO2 Capture System

Singapore Cycling Federation Partners Singapore’s largest private physiotherapy group, Core Concepts for Sports Massages and Treatments for National Team Singapore Riders

Eisai Receives Award for Excellence in Corporate Communications at the 37th Corporate Communications Awards

Following Series A Financing, Scivita Medical Completes Series B Financing of Nearly RMB0.4 Billion to Accelerate the Strategic Layout of Globalization

Glasstech Asia x PERAFI Webinar Attracted Global Audience from 12 Countries

AsiaPresswire Launching Crypto Press Release Distribution Packages in Korea

Mentan pilih produk BUMN Pertani salurkan bantuan benih padi ke Bekasi

Kementerian BUMN dan BRI komitmen dukung UMKM untuk naik kelas

From Red Gold to Olympic Gold: Seedo Corp. Seeks Solutions for Athletes and More

Yuan China melemah ke 6,4691 per dolar AS Kamis

Membangunkan raksasa tidur sektor properti di tengah pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 17 poin

Wakil Ketua MPR dukung “marketplace” tutup akses barang impor

Habitat for Humanity to hold Asia-Pacific Housing Forum in Thailand for the third time

Kemarin, subsidi kuota internet hingga pengelolaan limbah medis

AsiaPresswire Launches Cryptocurrency PR Distribution Packages in Korea

The 26th edition of World AI Show shed light on the need to accelerating the adoption of AI in Malaysia

Moonstake to Host Joint Webinar with Partner IOST on 12 August 2021

Tiens Group Mengadakan Forum Industri Kesehatan Internasional – Menjelajahi jalur perkembangan industri kesehatan global

Menkeu sebut Rp2,3 triliun untuk kuota internet Kemendikbudristek

HKTDC Food Expo and five concurrent events open next week

Sri Mulyani: Bantuan subsidi kuota internet ringankan beban ekonomi

BI prediksi transaksi digital banking capai Rp35.600 triliun pada 2021

Bluewill U.S. Online Shopping Platform launch on August 4

Hitachi Rail Enters Agreement to Acquire Thales’ Ground Transportation Systems Business

Fujitsu AI Scoring Platform Powers New Galileo XAI Solution from LARUS for Financial Services

Spritzer Malaysia Offers Exclusive Promotions to Quench Thirst on Hot Days

Menteri KP tegaskan tidak akan izinkan kapal eks asing beroperasi

Ambon () – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin kepada kapal ikan buatan luar negeri atau kapal ikan eks asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Tidak ada perizinan bagi kapal ikan eks asing, saat ini saja sudah overfishing, ngapain lagi kita bicarakan. Menurut saya sudah tidak relevan," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers diterima , di Ambon, Jumat.

Penegasan Menteri Sakti Trenggono tersebut disampaikan saat melakukan audiensi bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara virtual pada Senin (5/7).

Dalam audiensi tersebut, Menteri Kelautan mengungkapkan bahwa dirinya tercengang setelah mendapatkan data terkini pada Wilayah Pengelolaan Perikanan-Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru & Laut Timor Bagian Timur, sebagai salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang paling produktif di Indonesia.

Menurut Menteri, pada WPP-RI 718 yang semula bisa diambil 10 juta ton ikan, kini mengalami penurunan signifikan sampai menjadi 1 juta ton.

Menurutnya, untuk menunjukkan keberpihakan terhadap para nelayan, maka tidak cukup dengan mengeluarkan kebijakan. Pemerintah perlu melakukan pembangunan bagi para nelayan. Namun anggaran KKP sebesar Rp6 triliun tidak cukup untuk memenuhi ini.

Karena itu KKP berencana meningkatkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema paskaproduksi. Hasilnya akan digunakan untuk memberpaiki subsektor perikanan tangkap. "Mereka yang melaut harus membayar dalam bentuk PNPB," ujarnya.

Sebelumnya, KKP berencana kembali memberikan izin kepada kapal ikan eks asing untuk beroperasi di Indonesia. Hal ini terungkap dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zaini mengatakan ada 447 kapal eks asing yang ada di Indonesia. Kapal tersebut dapat beroperasi kembali dengan syarat dinya harus berbendera Indonesia, wajib menggunakan nakhkoda dan awak kapal perikanan dalam negeri, menggunakan alat penangkapan ikan sesuai dengan peraturan, mendaratkan ikan hasil tangkapan di dalam negeri, dan tidak melakukan transshipment (pemindahan muatan).

Namun rencana ini ditentang oleh KORAL yang meminta audiensi dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga: Penahanan upah hingga kekerasan jadi masalah utama ABK Indonesia

KORAL merupakan koalisi sembilan lembaga masyarakat sipil yang peduli terhadap kelautan dan perikanan Indonesia, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Ecosistem Nus Berkelanjutan (EcoNusa), Pandu Laut Nus, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Greenpeace, Destructive Fishing Watch (DFW), Terumbu Karang Indonesia (TERANGI), dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Dalam pertemuan itu, KORAL meminta KKP tetap mempertahankan kebijakan lama yakni tidak memberikan izin penangkapan ikan kepada kapal ikan eks asing. "Kapal-kapal ini sebelumnya bermasalah, maka menjadi penting sekali untuk berhati-hati dalam memberikan izin kembali," kata CEO EcoNusa, Bustar Maitar.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan KORAL. Menurut Bustar, tidak dikeluarkannya izin terhadap kapal ikan eks asing justru akan memberikan ruang yang lebih besar terhadap nelayan kecil. Jadi ikan yang berada di perairan Indonesia bisa dinikmati oleh nelayan asli Indonesia. "Sehingga akan tercipta welfare (kesejahteraan) untuk nelayan kita, seperti yang dicita-citakan oleh Pak Menteri," ujar dia.

Kendati nantinya kapal ikan eks asing tersebut berbendera Indonesia, namun kegiatan perusahaan dan kapal tetap dikendalikan oleh pemilik modal yang berasal dari luar negeri. Sebelumnya pun, hampir seluruh kapal ikan eks asing pun menggunakan awak kapal (ABK) asing.

Selain itu, data menunjukkan dari 1.132 kapal ikan eks asing sebanyak 616 dinya menggunakan alat tangkap jaring trawl yang tidak ramah lingkungan dan sudah dilarang di Indonesia.

Bustar juga menyoroti tentang potensi konflik nelayan Indonesia dengan kapal ikan eks asing. Misalnya di WPP-NRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Di wilayah dangkal itu banyak kapal nelayan tradisional yang beroperasi.

Jika wilayah tersebut kemudian dimasuki oleh kapal besar, maka akan terjadi persaingan dan potensi konflik yang bisa berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia. "Kami ingin melihat nelayan kecil diberikan ruang dan didukung penuh oleh pemerintah untuk bisa berkembang terlebih dahulu," kata Bustar.

KORAL juga merekomendasikan KPP untuk membenahi tata kelola perikanan yang terukur. Director of International Engangement and Policy Reform IOJI Stephanie Juwana, mengatakan perikanan yang terukur bisa terlaksana dengan kepatuhan dari para pelaku usaha. Ada dua aspek yang sangat penting, yakni kepatuhan sistem pengawasan kapal perikanan atau vessel monitoring system (VMS) dan peningkatan pelaporan kapal Indonesia.

Analisis VMS meliputi analisis kepatuhan daerah penangkapan ikan, kepatuhan kapal ikan Indonesia memastikan VMS, fishing trip, memeriksa kapal yang melaut sangat lama.

Selain itu analisis pemindahan muatan (transshipment) di tengah laut, kepatuhan kapal ikan untuk tidak melakukan illegal fishing, dan analisasis kepatuhan pendaratan ikan untuk mengetahui praktik kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar (unreported fishing).

Sedangkan peningkatan pelaporan kapal Indonesia bisa dilakukan dengan kepatuhan pelaporan hasil tangkap kapal ikan Indonesia (LKP dan LKU) yang akurat. Ini penting untuk memastikan bahwa produktivitas masih dalam tingkat keberlanjutan, memastikan kepatuhan pelaku usaha, dan mengoptimalkan penerimaan PNBP dan pajak di sektor perikanan.

"Misalnya perbandingan total penerimaan pajak sektor perikanan dengan rasio pajak nasional adalah 8,25 persen sampai 8,6 persen pada 2021. Hal ini menimbulkan kesenjangan pajak (tax gap). Salah satu penyebabnya adalah pelaku usaha tidak melaporkan dengan benar hasil usahanya," kata Stephanie.

Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021