Yuan hentikan reli, jatuh 101 basis poin jadi 6,3957 per dolar AS

Yen dan euro di bawah tekanan jelang pertemuan bank sentral

Rupiah Kamis pagi melemah 30 poin

El Salvador tambah 25 juta dolar Bitcoin ke kas negara

Kemarin, realisasi investasi hingga setor dana BLBI

Yuan kembali menguat 34 basis poin, menjadi 6,389 per dolar AS

Rupiah Selasa pagi melemah tipis 2 poin

Uang kripto catat arus masuk 10 minggu beruntun dipimpin Bitcoin

Sri Mulyani idolakan kedua orang tua sejak dahulu

Sri Mulyani sebut pembiayaan investasi melonjak 175,8 persen

Peneliti ingatkan pentingnya penguatan perlindungan nasabah tekfin

BI Papua sebut PON tingkatkan PDRB lebih dari Rp950 miliar

Dukungan Materazzi bantu BNI dan PBSI juarai Piala Thomas 2020

Lira anjlok ke rekor terendah setelah Erdogan usir 10 dubes barat

Bank BTN dorong pembangunan ekonomi berkelanjutan

Menanti hasil perang terhadap pinjol ilegal melalui upaya literasi

Erick Thohir apresiasi BRI dampingi UMKM jalani transformasi digital

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

UU HPP untuk rakyat

WamenBUMN harap Holding UMi percepat literasi keuangan masyarakat desa

Yuan melonjak 238 basis poin, jadi 6,4069 terhadap dolar AS

Menteri PUPR tekankan pentingnya hunian inklusif bagi semua masyarakat

Jakarta () – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pentingnya konsep hunian inklusif yang berprinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

"Untuk itu perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan adanya prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperoleh hunian yang aman, layak dan terjangkau termasuk dalam hal ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Menteri Basuki dalam seminar daring Indonesia Housing Forum di Jakarta, Kamis.

Menurut Menteri PUPR, penyediaan perumahan yang aman, terjangkau dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu agenda bagi pemerintah Indonesia yang sejalan dengan sustainable development goals ke-11 yakni membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Dan dengan adanya The New Urban Agenda yang menyebutkan bahwa inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.

Saat ini menurut Menteri PUPR masih terlihat kondisi pembangunan perumahan yang belum ideal. orang-orang yang lebih mampu dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempatnya beraktivitas.Di sisi lain masyarakat berpenghasilan rendah, para pekerja pada umumnya masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal. Ini merupakan suatu kesenjangan seperti halnya penyediaan air bersih.

"Pembangunan perumahan yang inklusif membutuhkan kerjasama yang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta pada umumnya," kata Menteri PUPR.

Penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia, lanjutnya, masih menghadapi berbagai tantangan berat, lain masih rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan dengan negara lain yakni hanya sekitar 2,9 persen.

Penjalaran kota atau urban sprawl yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan, termasuk daerah-daerah produktif pertanian atau irigasi mengingat pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 220 juta pendudk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan atau meningkat dari 50 persen menjadi 70 persen dari total populasi.

Baca juga: Kementerian PUPR terus tingkatkan ketersediaan hunian layak MBR

Kemudian masih banyaknya rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56 persen menjadi 70 persen atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

"Namun kita semua yakin bahwa urbanisasi ini ke depan tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tapi juga peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas dan disediakan anggaran yang cukup," kata Menteri PUPR.

Baca juga: PUPR: 2.750 rumah tak layak huni di KSPN bakal jadi penginapan

Baca juga: YEU bangun 50 unit hunian inklusif untuk warga penyintas gempa

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021