FCQ Launches Global Blockchain Real Estate Platform

EQIFI Launches Suite of Decentralized Financial Products Powered by a Global, Licenced Bank

Mitsubishi Shipbuilding Concludes Technical Cooperation Agreement with Namura Shipbuilding on LPG powered Very Large LPG/Ammonia Carrier Construction

Mitsubishi Shipbuilding Begins Verification Testing of Marine-based CO2 Capture System

Singapore Cycling Federation Partners Singapore’s largest private physiotherapy group, Core Concepts for Sports Massages and Treatments for National Team Singapore Riders

Eisai Receives Award for Excellence in Corporate Communications at the 37th Corporate Communications Awards

Following Series A Financing, Scivita Medical Completes Series B Financing of Nearly RMB0.4 Billion to Accelerate the Strategic Layout of Globalization

Glasstech Asia x PERAFI Webinar Attracted Global Audience from 12 Countries

AsiaPresswire Launching Crypto Press Release Distribution Packages in Korea

Mentan pilih produk BUMN Pertani salurkan bantuan benih padi ke Bekasi

Kementerian BUMN dan BRI komitmen dukung UMKM untuk naik kelas

From Red Gold to Olympic Gold: Seedo Corp. Seeks Solutions for Athletes and More

Yuan China melemah ke 6,4691 per dolar AS Kamis

Membangunkan raksasa tidur sektor properti di tengah pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 17 poin

Wakil Ketua MPR dukung “marketplace” tutup akses barang impor

Habitat for Humanity to hold Asia-Pacific Housing Forum in Thailand for the third time

Kemarin, subsidi kuota internet hingga pengelolaan limbah medis

AsiaPresswire Launches Cryptocurrency PR Distribution Packages in Korea

The 26th edition of World AI Show shed light on the need to accelerating the adoption of AI in Malaysia

Moonstake to Host Joint Webinar with Partner IOST on 12 August 2021

Tiens Group Mengadakan Forum Industri Kesehatan Internasional – Menjelajahi jalur perkembangan industri kesehatan global

Menkeu sebut Rp2,3 triliun untuk kuota internet Kemendikbudristek

HKTDC Food Expo and five concurrent events open next week

Sri Mulyani: Bantuan subsidi kuota internet ringankan beban ekonomi

BI prediksi transaksi digital banking capai Rp35.600 triliun pada 2021

Bluewill U.S. Online Shopping Platform launch on August 4

Hitachi Rail Enters Agreement to Acquire Thales’ Ground Transportation Systems Business

Fujitsu AI Scoring Platform Powers New Galileo XAI Solution from LARUS for Financial Services

Spritzer Malaysia Offers Exclusive Promotions to Quench Thirst on Hot Days

Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan laut Nusantara

Jakarta () – Lautan maha luas yang meliputi dua pertiga permukaan bumi adalah sumber dari berbagai jenis pangan dan mineral, penghasil oksigen, penyerap gas rumah kaca sehingga menjaga dampak perubahan iklim, menentukan pola iklim, hingga menjadi rute perdagangan global.

Demikian kandungan terjemahan kalimat yang teruntai dalam laman Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), yang menunjukkan betapa esensialnya peran lautan bagi beragam aspek yang mempengaruhi tatanan perekonomian dunia.

Pada Juni 2021, UNCTAD menggelar konferensi mancanegara yang menekankan pentingnya ekonomi laut berkelanjutan bagi keseluruhan prospek pembangunan ekonomi terutama di negara-negara dengan garis pantai.

Data dari UNCTAD memperkirakan bahwa nilai keseluruhan ekspor atau perdagangan internasional barang dan jasa yang berbasis sumber daya laut di seluruh dunia setidaknya mencapai 2,5 triliun dolar AS per tahun.

Itu memberi sinyal pentingnya kebijakan yang mengarah kepada ekonomi biru, yaitu penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai potensi ekonomi dari sektor kelautan Indonesia total dapat mencapai 1,33 triliun dolar AS.

Potensi dari kekayaan laut itu meliputi perikanan, pariwisata bahari, pelayaran, jasa kelautan hingga energi baru terbarukan yang terdiri dari arus laut, pasang surut, ocean thermal atau energi termal lautan, serta minyak dan gas.

Selain itu, diperkirakan pula bahwa sektor kelautan dan perikanan nasional berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta orang.

Dengan melimpahnya potensi kekayaan laut, tidak heran bila Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar program bantuan kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di berbagai wilayah di Tanah Air.

Misalnya, KKP pada 18 Juni 2021 memberikan bantuan berupa 1 unit motor roda tiga, 1 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit alat selam dasar, 3 unit HT, 1 unit underwater camera, 2 unit senter bawah air dan 15 potong pakaian seragam kelompok dengan total nilai Rp92,27 juta kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lawere yang bergerak mengawasi konservasi di Maluku.

POKMASWAS Lawere terpilih sebagai salah satu kelompok penerima bantuan karena semangat konservasi yang kuat. Sejak 2014, POKMASWAS Lawere secara aktif telah melakukan sosialisasi zonasi Pulau Ay, patroli rutin, pembersihan sampah bersama masyarakat serta perlindungan terhadap jenis ikan dilindungi.

Bantuan yang diberikan kepada POKMASWAS Lawere tersebut mengawali bantuan yang akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan total bantuan senilai Rp367,79 juta.

Kemudian, bantuan senilai Rp95 juta berupa 3 unit tabung selam, 1 unit kompresor, 1 unit gantungan selam, dan 3 unit hanger juga telah diserahkan kepada POKMASWAS Bina Lestari di Desa Tanjung Limau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 22 Juni.

Selain itu, ada pula bantuan yang terdiri dari 5 set alat selam dan alat pendukung monitoring terumbu karang senilai Rp81,8 juta untuk Kelompok Yayasan Terumbu Karang Metamorfosa di Bali yang telah diserahkan pada 17 Juni.

Selanjutnya, bantuan senilai Rp100 juta dan Rp 99.575.000 yang terdiri dari paket peralatan selam dan sarana sosialisasi untuk mendukung kegiatan konservasi terumbu karang dan sosialisasi konservasi untuk masing-masing Kelompok Jaya Bahari dari Kabupaten Serang dan Kelompok Paniis Lestari dari Kabupaten Pandeglang, Banten, 29 Juni.

Secara keseluruhan, hingga Juni, KKP sudah menyerahkan delapan bantuan KOMPAK di nya di Padang, Sumatera Barat; Anambas, Kepulauan Riau; Buleleng, Bali; Gili Trawangan, Lombok; Maluku; Manado, Sulawesi Utara; dan Banda, Maluku Tengah.

Pemberian bantuan KOMPAK selain dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan konservasi oleh kelompok juga bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam pelestarian kawasan.

Bantuan yang diberikan KKP kepada setiap kelompok akan terus dimonitor dan dievaluasi pemanfaatannya sebagai bahan evaluasi bagi KKP dalam pemberian bantuan KOMPAK berikutnya.

Garda terdepan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan perairan Republik Indonesia oleh berbagai pihak harus dilakukan secara terukur dan selaras dengan prinsip ekonomi biru.

Sakti Wahyu Trenggono dalam sejumlah kesempatan juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah membuat model yang akan digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara terukur.

Beberapa faktor penting untuk mencapai pembangunan kelautan perikanan lain dengan penerapan teknologi terbarukan hingga kesiapan sumber daya manusia agar usaha di sektor kelautan dan perikanan memiliki produktivitas tinggi, berdaya saing dan efisien.

Menurut dia, masyarakat 5.0 harus menciptakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan inovasi revolusi industri keempat seperti misalnya IoT, Big Data, Artificial Intelligence dan sharing economy ke dalam setiap industri dan sosial perikanan.

Ke depannya, otomatisasi dalam pengambilan keputusan, diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat khususnya di sektor perikanan akan lebih selaras dan berkelanjutan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja menuturkan, laut yang sehat menjadi syarat utama konsepsi ekonomi biru yang tengah dikembangkan KKP di Indonesia, dengan kata kuncinya berkelanjutan, efisien, tanpa limbah, keadilan inklusif, pertumbuhan ekonomi, dan kesadaran publik.

Ia mengingatkan ada kegiatan yang dilakukan di luar ruang laut tetapi dampaknya mempengaruhi kesehatan laut, lain pencemaran laut (pengelolaan aktivitas di darat seperti limbah industri dan rumah tangga) serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap laut.

Dalam bentuk kerja sama nyata, KKP misalnya telah menggandeng pemerintah daerah setempat dan United Nations Development Program (UNDP) untuk membentuk Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, menjelaskan bahwa pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT itu merupakan implementasi dari Program Arafura and Timor Seas Ecosystem Approach Phase II (ATSEA-2) yang inisiasi awalnya telah dilaksanakan sejak Juni 2020.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP, Halid K. Jusuf menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan instrumen penanggulangan pencemaran ini bukan hanya persoalan penegakan hukum saja, tetapi perlu dipersiapkan instrumen pengendaliannya.

Oleh sebab itu, Halid berharap Pemerintah Daerah untuk menyiapkan regulasi terkait hal tersebut karena perlu dukungan Peraturan Daerah yang solid untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Dengan adanya kerja sama yang baik pemerintah pusat dalam hal ini KKP, kemudian dengan pemda, lembaga internasional, terutama dengan kalangan masyarakat seperti kelompok konservasi, menunjukkan pemerintah serius dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem di laut Nus.

 

Oleh M Razi Rahman
COPYRIGHT © 2021