Brawijaya University develops IoT-based system for melon cultivation

Kementerian PUPR: 1.067 rumah subsidi di Kalsel dapat bantuan PSU 2021

Korean Businesses Distribute Press Releases with NovationWire’s Cryptocurrency Industry Distribution Packages

Kementerian ESDM inisiasi perdagangan karbon untuk kurangi emisi

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Taksi swakemudi baru bisa beroperasi massal 10 tahun lagi

Wuling kenalkan Formo S, mobil multiguna harga Rp150,8 juta

Ketua SWI: Masyarakat Bali segera lapor jika diteror pinjol ilegal

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

XanPool Payments Infrastructure Builder Secures US$27M to Consolidate Presence in APAC and Expand Service Offerings

New Carriages for AGT System in Hiroshima Win “GOOD DESIGN AWARD 2021”

Habitat for Humanity’s Terwilliger Center for Innovation in Shelter Leads Transformational Investment to Increase Affordable Housing in India

Space Vikings LLC is Disrupting the $500+ BILLION Beer Industry

AppsFlyer Launches SKAdNetwork Ranking for the New Privacy Era in Latest Performance Index; Xiaomi is Fastest-growing Media Source in Southeast Asia

Kemenparekraf dukung ICAD XI tingkatkan gairah sektor ekraf

Kadin dorong peran swasta capai target penurunan emisi gas rumah kaca

Sandiaga: Potensi game di masa depan luar biasa bagi ekonomi Indonesia

Kipas portabel dan speaker vintage ceriakan interior mobil

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Legislator harap teknologi gudang beras Bulog ditingkatkan

XanPool, Payments Infrastructure Builder Secured $27 Million USD to Consolidate Its Presence in APAC and Expand Its Service Offerings

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

Eco Expo Asia opens on 27 October featuring latest green tech and products

Universities and DENSO Develop Biosensor to Detect SARS-CoV-2 and Accelerate Development for Practical Application

Peneliti: Kebijakan impor pangan cenderung proteksionis

Kebijakan impor pangan juga patut disorot karena cenderung proteksionis dan dijalankan dengan sistem lisensi dan kuota yang tidak transparan yang berpotensi menyebabkan masalah

Jakarta () – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyatakan, kebijakan impor pangan yang ada di Indonesia sekarang cenderung proteksionis dan kerap dipertentangkan dengan swasembada pangan.

"Kebijakan impor pangan juga patut disorot karena cenderung proteksionis dan dijalankan dengan sistem lisensi dan kuota yang tidak transparan yang berpotensi menyebabkan masalah," kata Felippa Ann Amanta dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Felippa, permasalahan yang dapat timbul akibat kebijakan impor pangan yang cenderung proteksionis lain adalah pembatasan akses pasar, kenaikan harga, penambahan biaya administratif dan perilaku pencari rente.

Felippa membeberkan beberapa hal yang menyebabkan penggunaan sistem lisensi dan kuota impor tidak efisien untuk sistem pangan Indonesia. Pertama, importir harus meminta rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan meminta izin dari Kementerian Perdagangan, proses yang terkadang memakan waktu yang lama sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di dalam negeri.

Kedua, menurut dia, karena berbasis kecukupan, keputusan impor biasanya dikeluarkan ketika stok sudah menipis karena jauh dari musim panen. Namun justru ketika stok menipis baik di Indonesia maupun di negara lain, impor pun akan menjadi mahal.

"Riset CIPS misalnya, menunjukkan bahwa Bulog bisa berhemat Rp303 miliar November 2010 hingga Maret 2017 jika keputusan impor terbit lebih cepat, saat harga internasional masih rendah," kata Felippa.

Ketiga, proses perizinan, pembelian, dan pengiriman yang makan waktu berbulan-bulan karena harus melalui berbagai persyaratan kadang malah membuat impor masuk justru ketika petani Indonesia sedang panen, sehingga malah merusak harga. Sistem lisensi impor berbasis kuota yang digadang-gadang menguntungkan petani malah justru merugikan mereka.

Keempat, lanjutnya, setiap jenjang keputusan impor diambil secara tidak transparan sehingga membuka celah rente, seperti yang terjadi pada kasus dugaan suap daging sapi, gula, dan juga bawang putih. "Korupsi itu bukan karena impor, melainkan sistem regulasi yang kompleks dan berbelit yang membuka banyak celah penyelewengan," paparnya.

Baca juga: Peneliti: Sistem perizinan impor otomatis cegah potensi krisis pangan

Felippa juga menyoroti bahwa kebijakan pangan Indonesia seringkali terpusat kepada swasembada pangan melawan perdagangan pangan yang diasosiakan dengan kepentingan petani melawan kepentingan konsumen.

Padahal, lanjutnya, petani juga merupakan konsumen sehingga diperlukan kebijakan pangan yang menyeluruh untuk melindungi keduanya.

“Kebijakan pangan harus bergeser dari sebatas dikotomi swasembada versus perdagangan pangan yang tidak produktif. Kebijakan pangan yang komprehensif harus secara strategis mengembangkan pertanian domestik sekaligus memanfaatkan pasar internasional dengan rasional dan berbasis data,” ujarnya.

Baca juga: Legislator: Pengendalian harga jangan hanya andalkan impor

Baca juga: KPK ajak Mentan dan Mendag untuk kaji impor komoditas pangan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021