Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Pengamat: Penyederhanaan struktur cukai rokok efektif untuk pengawasan

Saat ini terdapat 10 golongan tarif cukai rokok. Ini terlalu banyak, sehingga sangat sulit dalam hal pengawasan.

Jakarta () – Kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok dinilai perlu didukung agar pengawasan cukai rokok berjalan efektif, karena semakin sedikit golongan tarif maka pengawasan akan semakin mudah.

“Saat ini terdapat 10 golongan tarif cukai rokok. Ini terlalu banyak, sehingga sangat sulit dalam hal pengawasan,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kebijakan simplifikasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Terlebih lagi, PMK tersebut sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang juga menempatkan rencana penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah.

Bhima menjelaskan pembahasan simplifikasi struktur tarif cukai rokok sudah cukup lama dilakukan, sehingga mendesak untuk dilakukan penyederhanaan lapisan (layer) struktur tarif.

Menurut dia, dari sisi keadilan justru simplifikasi struktur tarif cukai rokok segmen sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) sangat ideal untuk diterapkan.

Meski begitu, kata Bhima bahwa kebijakan simplifikasi akan berdampak pada makin naiknya harga rokok di pasar.

“Kalau semangat cukai adalah pengendalian konsumsi rokok, simplifikasi adalah jawabannya. Jadi, tidak ada tawar menawar kalau soal simplifikasi rokok.

Baca juga: Lembaga riset harapkan penyederhanaan tarif cukai rokok

Asumsi bahwa struktur tarif cukai rokok yang ada saat ini menguntungkan perusahaan kecil itu juga tidak tepat. Kalau ada simplifikasi maka yang benar-benar produsen rokok skala industri kecil akan mendapatkan cukai yang seharusnya. Tanpa simplifikasi cukai rokok maka perusahaan besar yang akan diuntungkan,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Senior Advisor Gender and Youth for the Director-General di WHO sekaligus Founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI,) Diah Saminarsih menyoroti pentingnya pengendalian maksimal terkait tembakau di Indonesia.

“Akan banyak konsekuensi apabila kebijakan pengendalian tembakau tidak dilakukan dengan baik. Terbukti dari riset CISDI yang menunjukkan adanya korelasi tidak efektifnya pengendalian tembakau dengan jumlah perokok yang terus meningkat,” ujar Diah.

Selain itu pelayanan kesehatan primer dan mekanisme jaminan kesehatan nasional juga menjadi prioritas.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021