Pengamat: Regulasi yang jelas penting untuk tertibkan angkutan ilegal

DKI Jakarta target tertibkan 76 terminal ilegal tahun ini

Bank Indonesia catat nilai transaksi e-Commerce tumbuh 63,36 persen

Kementerian PUPR: 250 rumah tak layak di Gorontalo Utara siap dibedah

Kemarin, IHSG ditutup merah hingga prediksi ekonomi triwulan II 2021

Onomy Protocol Opens the Door For Institutions To Take On DeFi

Plato Data and Blockleaders Partner to Leverage Plato’s W3 Blockchain Platform

Central Global Continues with Proactive Business Sustainability Measures Despite Lockdown

Dynafront Successfully Lists on LEAP Market of Bursa Malaysia

BMW Indonesia catat peningkatan penjualan, tertinggi di April-Mei

BMW Group Global raih rekor penjualan selama semester 1 2021

Mercedes-Benz akan beralih ke mobil listrik

Tips rawat dan jaga kebersihan mobil selama di rumah aja

Eisai: FDA Approves LENVIMA (lenvatinib) Plus KEYTRUDA (pembrolizumab) Combination for Patients With Certain Types of Advanced Endometrial Carcinoma

Kekurangan suku cadang, Toyota tangguhkan produksi di Thailand

Cuentas and WaveMax Sign an Exclusive and Definitive JV Agreement for 1,000 Locations to Offer Advertising on WiFi6 Next Generation Patented Technology in Cuentas’ “Bodegas” Network throughout the USA

Tata Communications IZO Financial Cloud: A purpose-built community cloud for banking, financial and fintech enterprises discussed with tech leaders

Sino Biopharmaceutical Donates Cash and Supplies Valued at RMB10 Million to Support Henan for Flood Relief and Preventing Epidemic

Kristof Sch√∂ffling’s Move Digital Sets Sublime Standards for Enterprise Blockchain Advisory

Mercedes Benz isyaratkan peluncuran Vision EQXX

Ford, Lyft dan Argo AI bersatu bikin kendaraan otonom

Peruri salurkan bantuan hewan kurban ke masyarakat Kabupaten Karawang

Rupiah Kamis pagi menguat 28 poin

Outplay Raises USD 7.3 Million to Make Outbound Sales Scalable

Ekspor industri pengolahan tumbuh 33,45 persen

Investasi modal ventura global capai rekor tertinggi, ditopang saham

Peluang proyek EPC strategis antara sesama perusahaan BUMN

A Blockchain Art Show?

Stimulating blood vessel formation with magnets

Kemarin, Stimulus kartu sembako hingga anggaran PPKM Rp55,2 triliun

Pengamat: Regulasi baru terkait lobster sejalan prinsip berkelanjutan

Jakarta () – Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 terkait pengelolaan komoditas lobster sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

"Aturan ini sudah sejalan dengan tiga prinsip pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Abdul Halim kepada di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Halim, sejumlah prinsip itu lain berbasis kajian ilmiah, karena disadari bahwa stok lobster berada pada status kuning dan merah di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat.

Prinsip lainnya, ujar dia, adalah berbasis pada manajemen perikanan yang baik, serta penegakan hukum yang transparan dan adil.

"Mengacu pada hasil stok ikan, maka yang harus dilakukan adalah mendorong pemanfaatan di setiap WPP sesuai dengan ketersediaan stok ikannya. Dengan jalan inilah, niscaya kelestarian sumber daya terjaga dan kesejahteraan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster di dalam negeri bisa tercapai," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, hal yang perlu dilakukan adalah menerjemahkan mandat Peraturan Menteri KP No. 17/2021 tersebut sesuai dengan kekhasan sumber daya yang tersedia, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, dan penegakan hukum yang terbuka dan adil ke dalam program kerja di tingkat pusat dan daerah sekitar WPP.

Ia juga tidak menginginkan agar penegakan hukum lebih melempem dan longgar, terlebih lagi di tengah pandemi seperti saat ini.

Sebagaimana diwartakan, KKP bakal mengeluarkan regulasi yang mengatur pengenaan sanksi administratif terkait pembudidayaan lobster yang sudah resmi dilarang untuk diekspor.

"Denda administratif ini merupakan ruh baru yang ada dari UU Cipta Kerja, ruhnya ini menggeser dari hukuman pidana ke denda administratif," kata Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra dalam acara program Bincang Bahari yang digelar secara daring, Selasa (13/7).

Menurut dia, penting bagi pelaku usaha pembudidayaan mematuhi standardisasi karena yang menjadi objek pengawasan beragam, mulai dari kesesuaian daya dukung lingkungan hingga penanganan limbah. Selain itu, misalnya ada pelaku usaha budi daya yang ingin melakukan riset juga harus dilengkapi surat keterangannya agar tidak terjadi pelanggaran administrasi.

Begitu pula, lanjutnya, dalam kegiatan distribusi di wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen perizinan karena pernah ada yang menemukan Benih Bening Lobster (BBL) yang didistribusikan tanpa dilengkapi surat keterangan asal sehingga terpaksa diamankan.

"Kalau ada kegiatan pelanggaran yang sifatnya administratif tentunya akan dilakukan hukuman administratif, sebelum dilakukan pembekuan dan pencabutan izin usaha," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), Gunawan Suherman, mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang dinilai memberikan kepastian hukum.

"(Peraturan tersebut) memberikan kepastian hukum bagi para pembudidaya," kata Gunawan.

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © 2021