Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Pengamat: Regulasi yang jelas penting untuk tertibkan angkutan ilegal

Jakarta () – Pengamat kebijakan publik lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM), Darmaningtyas, mengatakan regulasi yang jelas dari pemerintah penting untuk menertibkan angkutan umum ilegal yang marak di Indonesia.

"Harus ada kejelasan regulasi. Jangan-jangan kita regulasinya masih kurang jelas, dengan masih memungkinkan adanya angkutan umum (ilegal) yang menggunakan plat hitam. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Regulasi harus jelas dan kebijakan harus konsisten," kata Darmaningtyas dalam seminar daring, Jumat (23/7).

Lebih lanjut, mengutip dari data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, angkutan umum ilegal justru semakin banyak sejak pemberlakuan larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini kemudian disusul oleh kurangnya jumlah personel untuk melakukan pengawasan serta penindakan atas angkutan ilegal yang tersebar melalui jalan tikus.

Data yang dipaparkan oleh Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo tersebut juga menunjukan bahwa regulator juga kesulitan melakukan pemantauan angkutan ilegal ini karena pemesanannya banyak dilakukan secara daring. Tak hanya menyulitkan pemantauan, hal ini juga dinilai menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan angkutan umum yang legal.

Hal ini juga menjadi lebih menantang ln kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga rendah. Diketahui bahwa PPNS Perhubungan tidak dapat melakukan penindakan kendaraan mobil penumpang plat hitam, kecuali kendaraan plat hitam yang wajib uji.

"Sehingga, kita butuh ketegasan aparat, butuh dukungan regulasi. Jika misalnya harus merevisi (UU) LLAJ, harus jelas, supaya denda itu tidak sekadar memenuhi administasi, tapi juga untuk membuat jera angkutan ilegal. Perlu juga koordinasi antar stakeholder; sinergi Kemenhub, Dishub, kepolisian, dan lainnya, supaya tidak saling lempar tanggung jawab," kata Darmaningtyas.

"Kita perlu perubahan paradigma dalam angkutan umum yang berorientasi ke kebutuhan penumpang. Aspek kepraktisan, efisiensi, kecepatan, dan akses. (Lewat angkutan ilegal,) Mereka diantar-jemput sampai tujuan, point to point. Sekarang, (angkutan legal) pun perlu seperti itu. Perlu ada perubahan tatanan termasuk infrastruktur atau prasarana, dan suprastruktur atau regulasinya," pungkasnya.

Pengamat Transportasi Djoko Setjowarno menambahkan, regulator juga sebaiknya menyederhanakan peraturan tentang perizinan angkutan umum, sehingga mudah dimengerti para pengusaha angkutan di daerah.

"Selain itu, BPTD/BPTJ sebagai kepanjangan wewenang Ditjen Hubdat di daerah dapat menjalin komunikasi dengan para pengusaha angkutan umum plat hitam di daerah, sekaligus dapat melakukan pembunaan dan sosialisasi peraturan perizinan angkutan umum," kata Djoko.

"Penting juga di awal justru komitmen dari pihak-pihak TNI/Polri, juga anggota DPR RI untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum ilegal untuk menjadi legal," pungkasnya.

Pewarta: A087
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © 2021

  • Tags
  • angkutan umum ilegal
  • angkutan ilegal
  • travel gelap