Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Pengusaha harap tarif cukai HPTL tidak naik tahun depan

Harapannya pemerintah tidak serta-merta menaikkan cukai HPTL. Mempertahankan beban cukai saat ini merupakan langkah yang bijak.

Jakarta () – CEO Ministry of Vape Indonesia (MOVI) Dimas Jeremia berharap tarif cukai hasil produk tembakau lainnya (HPTL) tidak naik pada tahun depan mengingat industri HPTL masih mengalami penurunan penjualan yang sangat tajam, terlebih dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Harapannya pemerintah tidak serta-merta menaikkan cukai HPTL. Mempertahankan beban cukai saat ini merupakan langkah yang bijak," ujar Dimas dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dimas menyampaikan, sepanjang semester I 2021 saja, penjualan HPTL sudah merosot hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga sisa akhir tahun ini.

Dia berharap pemerintah lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan cukai untuk HPTL yang merupakan industri baru. Saat ini saja, HPTL sudah dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Mempertahankan beban cukai saat ini, lanjutnya, merupakan solusi terbaik untuk tetap menjaga penerimaan negara lewat pungutan cukai. Sebaliknya, kenaikan beban cukai justru akan membuat produk-produk alternatif lebih sulit diakses.

Pada semester I 2021, akibat penjualan HPTL anjlok, kontribusi cukai HPTL turun sebesar 28 persen menjadi Rp298 miliar dibandingkan 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita. Apresiasi disampaikan kepada pemerintah yang telah mendukung keberadaan dan pertumbuhan industri HPTL selama ini, dan telah menjadi harapan industri dukungan ini dapat terus menguat.

Baca juga: Sri Mulyani berencana naikkan tarif cukai hasil tembakau 2022

Apalagi Indonesia merupakan negara pionir di Asia Tenggara dalam hal kebijakan industri HPTL. Indonesia adalah negara pertama yang memberikan dukungan dengan melegalkan produk HPTL sejak 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 146/010/2017 mengenai tarif cukai tembakau.

"Industri HPTL butuh kebijakan yang mendukung pertumbuhan industrinya berkembang. Sejak 2018, kami juga sudah menunjukkan potensi yang dimiliki industri ini. Selain kontribusi terhadap cukai, produk HPTL juga memiliki atribut harm reduction yang perlu didukung pemerintah," ujar Garindra.

Sejak pertama kali dilegalkan, kontribusi industri HPTL terhadap penerimaan negara via cukai memang terus bertumbuh signifikan. Sejak mulai dikenakan cukai pada bulan Oktober 2018, HPTL menyumbang cukai Rp99 miliar, kemudian meningkat lagi menjadi Rp427 miliar pada 2019.

Pada 2020 lalu, HPTL menyumbang kepada kas negara dari cukai sebesar Rp689 miliar. Sementara pada 2021, penerimaan cukai ditaksir tidak tumbuh akibat pandemi.

Oleh karena itu, Garindra berharap, pemerintah tidak meningkatkan beban cukai saat ini dan lebih memprioritaskan perumusan kebijakan HPTL untuk jangka panjang.

"Seperti pengenaan cukai sesuai dengan tingkat risiko," ujar Garindra.

Terkait tarif cukai HPTL, pemerintah saat ini memang tengah melakukan kajian untuk mengubah skema tarif persentase menjadi tarif spesifik sebagaimana telah diterapkan oleh banyak negara.

Skema tarif spesifik juga dianjurkan oleh Bank Dunia sebagai best practice untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga aspek pengawasan peredaran produk ilegal.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021