Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Pertumbuhan 7,07 persen, realisasi padat karya PUPR perlu dipercepat

Fraksi PKS meminta serapan program ini lebih dipercepat dan anggarannya dapat ditambah pada tahun 2022 agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari target pada tahun 2021 yang hanya 36,4 persen dari jumlah penduduk yang tidak bekerja.

Jakarta () – Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mempercepat realisasi anggaran program yang bersifat padat karya di tengah pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal II-2021 (yoy).

"Fraksi PKS meminta serapan program ini lebih dipercepat dan anggarannya dapat ditambah pada tahun 2022 agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari target pada tahun 2021 yang hanya 36,4 persen dari jumlah penduduk yang tidak bekerja," kata Hamid dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Hamid memandang masih perlunya peran Pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, karena sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi masih terdampak pandemi COVID-19.

Terkait hal ini, lanjutnya, sebenarnya pada awal Juli 2021 Kementerian PUPR telah melaporkan bahwa program Padat Karya Tunai (PKT) hingga kuartal II-2021 sudah mencapai realisasi anggaran sekitar 47,1 persen.Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, sudah sebesar 61 persen, yakni sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk program padat karya tunai, dengan target dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

Ia mengingatkan, menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen secara year on year (yoy), di mana Lapangan Usaha Konstruksi memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,42 persen.

Hamid berpendapat pertumbuhan sektor konstruksi tidak terlepas dari dukungan realisasi belanja modal pemerintah.

Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan infrastruktur gunakan produk dalam negeri

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendorong Pemda untuk dapat mengusulkan program perumahan di daerahnya melalui sistem informasi terpadu yakni Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).

"Pada masa pandemi COVID-19 ini kami tetap menerima usulan bantuan perumahan dari pemerintah daerah lewat Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru)," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.

Ia mengemukakan, Sibaru mempermudah pemerintah daerah dalam mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakatnya.

Menurut Khalawi, Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021