Pengamat: Regulasi yang jelas penting untuk tertibkan angkutan ilegal

DKI Jakarta target tertibkan 76 terminal ilegal tahun ini

Bank Indonesia catat nilai transaksi e-Commerce tumbuh 63,36 persen

Kementerian PUPR: 250 rumah tak layak di Gorontalo Utara siap dibedah

Kemarin, IHSG ditutup merah hingga prediksi ekonomi triwulan II 2021

Onomy Protocol Opens the Door For Institutions To Take On DeFi

Plato Data and Blockleaders Partner to Leverage Plato’s W3 Blockchain Platform

Central Global Continues with Proactive Business Sustainability Measures Despite Lockdown

Dynafront Successfully Lists on LEAP Market of Bursa Malaysia

BMW Indonesia catat peningkatan penjualan, tertinggi di April-Mei

BMW Group Global raih rekor penjualan selama semester 1 2021

Mercedes-Benz akan beralih ke mobil listrik

Tips rawat dan jaga kebersihan mobil selama di rumah aja

Eisai: FDA Approves LENVIMA (lenvatinib) Plus KEYTRUDA (pembrolizumab) Combination for Patients With Certain Types of Advanced Endometrial Carcinoma

Kekurangan suku cadang, Toyota tangguhkan produksi di Thailand

Cuentas and WaveMax Sign an Exclusive and Definitive JV Agreement for 1,000 Locations to Offer Advertising on WiFi6 Next Generation Patented Technology in Cuentas’ “Bodegas” Network throughout the USA

Tata Communications IZO Financial Cloud: A purpose-built community cloud for banking, financial and fintech enterprises discussed with tech leaders

Sino Biopharmaceutical Donates Cash and Supplies Valued at RMB10 Million to Support Henan for Flood Relief and Preventing Epidemic

Kristof Sch√∂ffling’s Move Digital Sets Sublime Standards for Enterprise Blockchain Advisory

Mercedes Benz isyaratkan peluncuran Vision EQXX

Ford, Lyft dan Argo AI bersatu bikin kendaraan otonom

Peruri salurkan bantuan hewan kurban ke masyarakat Kabupaten Karawang

Rupiah Kamis pagi menguat 28 poin

Outplay Raises USD 7.3 Million to Make Outbound Sales Scalable

Ekspor industri pengolahan tumbuh 33,45 persen

Investasi modal ventura global capai rekor tertinggi, ditopang saham

Peluang proyek EPC strategis antara sesama perusahaan BUMN

A Blockchain Art Show?

Stimulating blood vessel formation with magnets

Kemarin, Stimulus kartu sembako hingga anggaran PPKM Rp55,2 triliun

Rincian regulasi baru pajak kendaraan hybrid dan listrik di Indonesia

Jakarta () – Pemerintah merevisi kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bertenaga listrik dan juga hybrid di Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengutip database peraturan BPK RI, Jumat, disebutkan dalam salinan Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2021 bahwa terdapat tiga poin pertimbangan yang mengubah beberapa regulasi terkait pajak kendaraan bermesin hybrid maupun listrik.

Dalam poin A, menyebutkan bahwa peraturan itu untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor perlu dilakukan percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan ekosistemnya..

Sedangkan pada poin B, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle dan Electric Vehicle dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2Ol9 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada poin C, berdasarkan pertimbangan dalam huruf A dan B, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 27
Dalam pasal 27 yang diubah berbunyi "Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 15 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 46,3 persen dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc.

Poin A, menyatakan bahwa motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi COz mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Point B dalam pasal 27 menyatakan bahwa motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi COz mulai dari 10O (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer. 

Tidak hanya pada pasal 27 yang diubah, Pemerintah juga mengubah pasal 36 guna meringankan pajak kendaraan berteknologi penggerak listrik.

Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 15 persen (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar O persen (nol persen)' dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles, atau fuel cell electric vehicles.

Artinya, dalam Pasal 36 tarif PPnBM 0 persen berlaku untuk kendaraan bermotor berteknologi battery electric vehicles (BEV), atau fuel cell electric vehicle. Namun tarif PPnBM kendaraan listrik tipe lainnya dinaikkan.

Dalam PP 73/2019 tarif PPnBM 0 persen juga berlaku bagi kendaraan listrik tipe plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), namun pada PP 74/2021 pemerintah mengatur mobil listrik PHEV kapasitas silinder hingga 3.000 cc, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15 persen.

Di Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A
Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 15 persen (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 31,3 (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in hybrid dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 (dua puluh delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 10O (seratus) gram per kilometer. 

Pasal 36B
Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,Pasal27,Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36A tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles:

"A. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi; atau B, saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles mulai berproduksi komersial," bunyi Pasal 36B.

Sebagai informasi tambahan, PP ini sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021 dan mulai berlaku pada 16 Oktober 2021.

Baca juga: Rabu, ini 14 lokasi Samsat Keliling di Jadetabek

Baca juga: Produsen mobil impor akan bawa 53 model listrik ke Korsel pada 2023

Baca juga: Korea Selatan akan kembangkan sektor industri baterai EV

Pewarta: KR-CHA
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © 2021

  • Tags
  • pajak kendaraan
  • pajak mobil listrik
  • pajak mobil