Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

RUU Perdagangan Elektronik ASEAN, kehalalan produk perlu dipastikan

Rencana pengesahan RUU ini boleh dikatakan merupakan satu keniscayaan mengingat pola perdagangan di era digital saat ini…

Jakarta () – Pengesahan RUU Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi undang-undang dinilai perlu betul-betul memastikan perlindungan keamanan dan kehalalan produk bagi konsumen Muslim di Tanah Air.

“Rencana pengesahan RUU ini boleh dikatakan merupakan satu keniscayaan mengingat pola perdagangan di era digital saat ini. Namun tak boleh dilupakan bahwa konsumen Muslim di Indonesia berhak atas produk yang halal dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelindungan tersebut,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ledia menambahkan rencana ratifikasi Undang-Undang tentang Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memang membawa angin segar bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal itu, ujar dia, karena kegiatan perdagangan antarnegara di ASEAN kelak akan menjadi lebih terbuka, mudah, dan murah.

"Lewat transaksi elektronik perdagangan antarnegara menjadi lebih mudah, cepat, dan relatif murah. Namun kegiatan perdagangan berbasis transaksi elektronik juga memiliki beberapa titik rawan yang harus diwaspadai, di nya soal keamanan data pribadi, keamanan transaksi keuangan, kualitas produk serta faktor kehalalan produk," ujarnya.

Secara umum, imbuh Ledia, perlindungan bagi masyarakat Indonesia atas barang-barang yang masuk dari luar negeri tertuang dalam beberapa regulasi.

Salah satunya termuat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

"Peraturan BPOM ini menetapkan dengan cukup rinci bahwa setiap produk makanan, minuman, dan obat-obatan (termasuk kosmetika) yang akan masuk dan beredar di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan baik dari sisi kualitas barang maupun izin administratif," terangnya.

Baca juga: Pertamina lanjutkan pendampingan sertifikasi halal usaha mikro kecil

Sementara itu, kata Ledia, perlindungan bagi masyarakat terkait kehalalan produk tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang bunyinya "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

“Alhamdulillah dari sisi tata aturan yang ada secara umum masyarakat sudah memiliki dasar pelindungan dari kemungkinan mendapatkan produk yang tidak aman maupun tidak halal. Setiap importir harus memastikan bahwa produk yang akan mereka edarkan bagi konsumen di Indonesia harus memenuhi standar keamanan dan kehalalan produk," katanya.

Namun persoalannya, lanjut mantan Ketua Panja RUU Jaminan Produk Halal Tahun 2015 ini, adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan pengawasan dan implementasi hukum di lapangan berjalan baik. Apalagi kalau transaksinya via e-commerce yang bersifat langsung dari produsen atau reseller kepada pengguna langsung produk.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021