(SeaPRwire) –   By: Douglas Vance

Selat Hormuz kini menghadapi babak baru pemerasan geopolitik yang dibungkus dalam regulasi maritim sepihak, memicu kecemasan mendalam di seluruh rantai pasok energi global. Langkah Iran yang menuntut izin pelayaran khusus dan menerapkan “biaya asuransi” wajib bagi setiap kapal yang melintas telah memicu kepanikan nyata di kalangan operator kapal tanker dan produsen minyak mentah. Klaim sepihak dari Persian Gulf Strait Authority (PGSA) ini mengancam akan melembagakan sistem tol terselubung di jalur energi paling vital di dunia. Bagi industri pelayaran, ancaman tarif transit ini adalah skenario terburuk yang merusak kepastian hukum laut internasional secara fundamental. Ketegangan ini memuncak justru saat industri mencoba menilai keamanan navigasi pasca kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Teheran untuk membuka kembali selat tersebut. Jumlah kapal yang melintas dengan mengaktifkan sinyal transponder langsung merosot tajam pada hari Jumat setelah sempat melonjak di awal, menyusul laporan penemuan ranjau laut di dekat pantai Oman. Kekhawatiran para pelaku industri kian menebal karena nota kesepahaman (MOU) antara AS dan Iran hanya menjamin transit bebas selama masa berlaku 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, tidak ada jaminan bahwa Teheran tidak akan mulai menarik biaya asuransi yang saat ini diklaim masih gratis.

Data operasional di lapangan menunjukkan eskalasi senyap yang sangat kontras dengan retorika diplomatik di atas meja perundingan. Komando Sentral AS (US Central Command) mengonfirmasi bahwa lebih dari 20 kapal dagang telah melintasi selat tersebut dalam semalam dengan mematikan sinyal navigasi mereka guna menghindari deteksi dan gangguan Iran. Armada gelap ini bergerak menyusuri rute alternatif di sepanjang perairan Oman, sebuah koridor yang direkomendasikan oleh kelompok angkatan laut Barat meskipun dibayangi laporan penemuan ranjau laut oleh Angkatan Laut Pakistan. Di sisi lain, PGSA—lembaga bentukan Iran selama masa perang yang kini berada di bawah sanksi AS—menegaskan bahwa setiap kapal wajib mengajukan izin sekali jalan yang berlaku selama lima hari dengan waktu proses 48 jam. Peta rute aman versi Teheran memaksa kapal melewati pesisir pantai mereka, sementara penyimpangan rute akan langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penolakan keras dari negara-negara tetangga Iran terhadap legitimasi PGSA menambah kebingungan para pemilik kapal yang kini enggan melakukan pemesanan tanker baru di pelabuhan Teluk Persia. Sementara itu, aktivitas intelijen memantau pergerakan kapal tanker dengan kapasitas minimal 20 juta barel minyak yang meninggalkan pelabuhan Chabahar di Teluk Oman. Dinamika ini diperumit oleh pergerakan dua kapal supertanker India yang tetap melintas sementara satu kapal sejenis memilih melakukan putar balik saat mendekati selat. Beberapa kapal juga sempat melaporkan adanya siaran radio Iran yang menyatakan selat ditutup sebelum gencatan senjata Israel-Hezbollah tercapai, meskipun Teheran kemudian membantahnya.

Ambang batas eskalasi kini bergantung pada seberapa jauh Washington bersedia menoleransi penegakan aturan sepihak Iran setelah masa berlaku kesepakatan sementara berakhir. Sekutu dekat AS, dipimpin oleh Inggris, kini mendesak keras pemerintahan Trump untuk menolak normalisasi pungutan asuransi gratis yang sewaktu-waktu bisa diubah oleh PGSA menjadi tarif komersial berbayar. Jika preseden ini dibiarkan, industri memperingatkan bahwa tindakan Iran akan melanggar hukum maritim internasional dan memicu replikasi serupa di selat-selat strategis lainnya di seluruh dunia. Rute paralel di perairan Oman akan menjadi medan gesekan baru yang rawan sabotase ranjau jika Teheran mulai memaksakan koridor pesisirnya secara agresif. Keengganan para broker kapal untuk memesan tanker baru mencerminkan ketidakpercayaan pasar terhadap stabilitas koridor ini dalam jangka panjang. Tanpa kehadiran militer Barat yang konsisten untuk mengawal kebebasan navigasi tanpa hambatan sepihak, Selat Hormuz berisiko jatuh ke dalam kendali tarif absolut Teheran. Situasi ini akan memaksa industri pelayaran global memilih antara membayar upeti legal kepada Iran atau menanggung risiko kehancuran armada akibat ranjau di jalur alternatif yang tidak diakui.

Author bio: Douglas Vance, seorang akademisi pertahanan maritim dan koordinator pengarahan intelijen angkatan laut dengan fokus pada keamanan selat strategis.